Bupati Solok Jelaskan Soal Video Ngamuk di Rapat Paripurna yang Viral

Antara - detikNews
Minggu, 26 Sep 2021 16:08 WIB
Jakarta -

Bupati Solok Epyardi Asda menjelaskan soal video dirinya ngamuk hingga keluar dari ruangan saat rapat paripurna DPRD Solok Sumatera Barat (Sumbar). Epyardi menjelaskan, dirinya meninggalkan ruang paripurna karena DPRD Solok membahas masalah internal.

Paripurna tersebut adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Namun, menurut Epyardi, ada anggota DPRD yang instrupsi soal masalah internal mengenai Ketua DPRD Solok Dodi Hendra.

"Saya diundang dalam rapat paripurna untuk pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, tapi kok malah membahas persoalan internal DPRD," kata dia, dilansir dari Antara, Minggu (26/9/2021).

Bupati juga menjelaskan alasannya pergi dari ruang sidang. Ia berharap ruang sidang paripurna tetap kondusif.

"Kalau masih membahas persoalan internal DPRD saya tidak mau ikut campur, makanya saya memilih keluar untuk menjaga agar di dalam sidang paripurna tetap kondusif," ujar dia.

Kendati di awal rapat sempat cekcok, namun sidang paripurna tentang Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akhirnya tetap membuahkan hasil.

"Saya meminta maaf atas intrik-intrik yang terjadi sebelumnya, tapi alhamdulillah semua itu tidak menjadi penghalang dalam pengesahan anggaran perubahan tahun 2021," ujar dia.

Ia berharap ke depannya eksekutif dan legislatif di Kabupaten Solok bisa kerja sama membangun daerah.

"Saya berharap anggota DPRD dan pihak terkait untuk mengawasi setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Solok ini. Sebagai bupati niat saya tulus ingin membangun Kabupaten Solok," kata dia.

Sebelumnya, beredar video Epyardi terlibat cekcok dan ngamuk di ruang paripurna DPRD Solok pada Jumat (24/9). Dia pun terlihat meninggalkan ruang sidang sebelum sidang selesai.

Dalam video tersebut, suasana rapat paripurna awalnya terlihat lancar. Kemudian terjadi cekcok setelah salah satu peserta rapat mengeluarkan pendapat soal legalitas Ketua DPRD Solok Dodi Hendra.

(aik/imk)