.webp)
Pendapat Nur Eko
Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi massa terkait polemik pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang terpusat di DKI Jakarta. Namun sikap berbeda disampaikan Nur Eko, yang mengklaim dirinya sebagai Koordinator BEM PTMI.
"Tafsir hukum pakar yang menilai SK Pimpinan KPK melanggar UU ASN adalah jelas keliru dan ceroboh," kata Nur Eko Suhardana kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Eko menanggapi kritik sejumlah aktivis atau pakar hukum kepada Ketua KPK Firli Bahuri soal penonaktifan 56 pegawai KPK.
Eko berpendapat pihak yang merasa dirugikan oleh Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menempuh jalur hukum jika ingin mencari keadilan.
Menurut dia, pegawai KPK yang tidak lolos ASN, semisal mantan pimpinan dan penyidik KPK, masih mempunyai kesempatan berkarya di luar lembaga antirasuah. Contoh ada mantan pegawai KPK yang menduduki jabatan eselon I di kementerian tertentu.
Eko memandang polemik TWK di media sosial belakangan ini semakin ramai. Eko memilih mendukung langkah Firli Bahuri meski dikritik karena persoalan TWK.
"Maju terus @KPK_RI, lebih baik memulai dengan keraguan orang yang berakhir pujian, dari pada memulai dengan pujian setinggi langit tapi tidak menghasilkan apa-apa bahkan kekecewaan, Ini waktu yang tepat untuk membuktikan keyakinan dan tekad membela negara bukan kebanggaan pribadi semata! Bravo!," cuit Eko dalam akun Twitter-nya.
(rdp/fjp)
