Suara Mahasiswa

Soal Polemik TWK, Koordinator BEM Nusantara Minta Hukum Dihormati

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 25 Sep 2021 15:00 WIB
Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga memberikan keterangan pers terkait kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga (Foto: dok. BEM Nusantara)
Jakarta -

KPK bakal memberhentikan dengan hormat 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021. Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga meminta semua pihak menghormati proses hukum.

"Saya juga meminta KPK mempercepat pelaksanaan putusan MK," kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021).

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan TWK pegawai KPK sah dan konstitusional. MA juga telah mengeluarkan putusan terkait Perkom 1/2021 tentang alih status pegawai KPK. Putusan MA itu menyatakan para pemohon tidak diangkat menjadi ASN bukan karena berlaku Perkom tersebut, tetapi karena hasil asesmen TWK pemohon yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Meski demikian, Dimas menyampaikan empatinya terhadap puluhan pegawai KPK yang dipecat, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Dia meminta semua pihak tidak terprovokasi dan tetap menaati aturan hukum.

"Setiap keputusan yang diambil oleh panitia penyelenggara TWK adalah pilihan yang terbaik. Tolong dihormati dan jangan memprovokasi masyarakat," ujarnya.

Dimas juga meminta kepada masyarakat tetap percaya kepada KPK. Dia yakin, ke depan, KPK akan tetap berfokus dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

"Ini adalah ujung dari perjalanan yang panjang untuk melakukan konsolidasi kelembagaan. Jangan percaya bahwa ini pelemahan atau niat jahat menghambat pemberantasan korupsi, tidak! Jangan pernah meragukan KPK hanya karena orang-orang tertentu tak lagi di sana," ujar Dimas.

Dimas juga bicara terkait adanya rencana aksi demo yang akan dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Menurutnya, itu adalah langkah yang kontraproduktif.

"Kita dari BEM Nusantara fokus terhadap menciptakan herd immunity secara serentak dan fokus pada pemilihan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, KPK akan memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos dalam TWK untuk alih status menjadi ASN. Mereka diberhentikan pada 30 September 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri sudah menyampaikan pesan terakhir kepada para pegawai yang akan diberhentikan pada 30 September 2021 ini. Dia mengucapkan terima kasih atas kinerja mereka selama ini.

"Terima kasih kepada insan KPK yang telah memberikan dedikasi andil dalam rangka membangun dan memperkuat pemberantasan korupsi. Gedung KPK yang ada 16 lantai tidak akan pernah berdiri tanpa jasa satu butir pasir," kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).

Firli menyebut KPK akan tetap terus bersemangat mempertahankan perjuangan pemberantasan korupsi. Dia mengatakan KPK tentu akan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

(hri/fjp)