Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi dan mendukung GP Ansor Jawa Barat membentuk koperasi sebagai upaya memberdayakan ekonomi anggotanya.
Terkait koperasi, Jazilul menyampaikan seluruh sistem dan pengelolaan perekonomian di Indonesia termasuk koperasi, harus sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1. Dalam hal ini, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Untuk itu, ekonomi di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan dan individualistik. Pasal tersebut juga menempatkan koperasi dalam kedudukannya sebagai pedoman perekonomian nasional dan bagian integral tata perekonomian nasional.
"Jadi pilihan GP Ansor untuk memajukan kesejahteraan anggotanya melalui koperasi sangat tepat. Sebab, sebagai sebuah lembaga yang strukturnya sudah tertata baik melalui koperasi, Ansor mesti melangkah mencapai kemandirian ekonomi," kata Jazilul dalam keterangannya, Sabtu (25/9/2021).
Di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Barat pada Jumat (25/9), Jazilul juga meminta agar koperasi dapat mewujudkan amanat konstitusi. Sebab, untuk mensejahterakan rakyat, koperasi mesti dikelola secara profesional.
Melihat pentingnya keberadaan koperasi, Jazilul mengajak seluruh seluruh pihak untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu elemen utama. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sejahtera yang berkeadilan untuk semua dapat tercapai.
"Untuk itu GP Ansor saya tekankan, jalankan koperasi dengan berpegang pada amanah konstitusi dan prinsip profesionalitas. Kalau perlu gunakan tenaga-tenaga yang ahli dalam bidangnya agar koperasi bisa tumbuh dan berkembang," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir anggota MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, Ketua PWNU Jabar KH. Hasan Nuri Hidayatullah, Ketua PW GP Ansor Jabar H. Deni Ahmad Haedari dan anggota Ansor Jawa Barat sebagai peserta. Berlangsung di acara yang digelar di aula Gedung Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, acara ini juga menerapkan protokol kesehatan ketat.
(mul/ega)
