LaNyalla: Pemerintah Harus Lindungi Hak dan Profesi Guru PAUD

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 22:19 WIB
Ketua DPD LaNyalla
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah melakukan intervensi untuk melindungi hak dan profesi guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Menurutnya, guru PAUD menjadi kelompok yang paling terdampak di tengah himpitan pandemi COVID-19.

Berdasarkan studi, LaNyalla menjelaskan PAUD memobilisasi perempuan sebagai guru karena sifat pengasuhan yang lekat dengan sifat feminim. Hal ini juga yang menjadikan guru PAUD sebagai sosok perpanjangan peran ibu di rumah.

Selain itu, riset menunjukkan perempuan dari kelas sosial bawah merupakan kelompok paling rentan sehingga terdampak paling parah oleh COVID-19. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan perlindungan agar mereka dapat bertahan.

"Untuk mengatasi situasi itu, saya kira pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi untuk melindungi hak dan profesi mereka. Guru PAUD merupakan perpanjangan tangan pengasuhan anak usia dini yang menggantikan peran ibu di rumah. Perannya tidak kecil," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (24/9/2021).

Lebih lanjut LaNyalla menjelaskan keterbatasan model mengajar PAUD melalui daring menyebabkan guru PAUD menjadi kelompok paling rentan. Menurutnya, tak jarang guru PAUD mengalami kendala dalam menerjemahkan pembelajaran anak usia dini yang bersifat psikomotorik.

"Hal itu membuat sekolah-sekolah PAUD menonaktifkan bahkan memecat gurunya, terutama PAUD yang dikelola masyarakat dan swasta," kata LaNyalla.

Tak hanya itu, gaji guru PAUD saat ini juga masih jauh dari standar UMR. Bahkan, beberapa guru melakukan tugasnya secara sukarela tanpa ada tunjangan profesionalitas yang jelas.

"Dengan banyaknya PAUD yang tidak dapat beroperasi pada masa pandemi ini membuat guru PAUD menjadi kelompok rentan yang kehilangan pekerjaan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur ini mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi isu tersebut. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan intervensi sosial untuk melindungi hak dan profesi guru PAUD.

Terkait hal ini, LaNyalla guru PAUD perlu memiliki jaminan kerja. Jaminan ini dapat berasal dari pihak sekolah PAUD dengan menjadi guru PPPK atau pemerintah dalam bentuk bantuan sosial.

"Karena kelompok ini belum mendapat perhatian sejak BLT atau bansos lainnya digulirkan," pungkasnya.

(akn/ega)