Demokrat Duga Elektabilitas PBB Nol Koma karena Yusril Sibuk Urus Parpol Lain

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 15:51 WIB
Wasekjen Partai Demokrat, Irwan.
Foto: Wasekjen Partai Demokrat, Irwan. (Dok: dpr.go.id)
Jakarta -

Yusril Ihza Mahendra di-hire menjadi kuasa hukum 4 mantan kader Partai Demokrat (PD) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait AD/ART PD. Demokrat meminta Yusril ingat dengan partainya.

"Hal yang paling pertama perlu diingatkan kepada Yusril Ihza Mahendra, jangan lupa juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Dia harus ingat untuk menjaga prinsip saling menghormati di antara partai politik. Meskipun mengakui dirinya bertindak sebagai Advokat, apa yang dilakukannya dapat menjadi pemicu konflik di akar rumput," kata Wasekjen Demokrat Irwan kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

Irwan menduga Yusril hanya memanfaatkan partainya untuk praktik profesinya sebagai advokat. Dia menilai wajar jika elektoral PBB rendah, karena Yusril sibuk mengurusi partai lain.

"Tapi memang, jika dilihat sepak terjang Yusril Ihza Mahendra selama ini, kesan yang timbul memang dugaannya PBB hanya dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk kepentingan praktik advokatnya dan berbagai kegiatan bisnis Yusril lainnya," sebut Irwan.

"Jadi kalau PBB hanya partai nol koma dan jadi partai bulan-bulanan dalam setiap pemilu, wajar saja karena ketumnya sibuk mengurusi dirinya sendiri dan partai lain," imbuhnya.

Lebih lanjut Irwan mengatakan setiap partai politik memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dalam AD/ART. Menurutnya, mekanisme organisasi mengikat yang telah di jalan selama ini adalah musyawarah nasional (munas), yang juga menjadi tempat untuk membahas ulang AD/ART partai.

"Jadi kalau Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak terdapat tempat untuk menguji, itu salah, karena konsep yang digunakan oleh negara di dalam UU Parpol adalah self preview oleh anggota partai politik, yang memang memiliki hak untuk menentukan sendiri kebijakan partainya (the right of party to determine its own destiny)," terangnya.

Karena itu, Irwan mempertanyakan argumentasi Yusril yang menyebut harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART. Anggota DPR dapil Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa tidak hanya Demokrat partai yang menjadikan munas sebagai tempat pembahasan AD/ART.

"Jadinya lucu saja, karena aturannya sudah ada dan telah lama ada sehingga semua parpol di Indonesia menerapkannya. Sehingga hal baru apa dan kekosongan hukum apa yang dimaksud oleh Yusril Ihza Mahendra?" lanjut Irwan.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.