Bupati Koltim Tersangka Suap Proyek Jembatan, Ini Kata Gubernur Sultra

Antara - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 13:08 WIB
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi (Sitti Harlina/detikcom)
Kendari -

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyerahkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya diproses secara hukum setelah tersandung kasus suap proyek jembatan. Ali Mazi telah menunjuk Sekda Koltim menjadi pelaksana harian (Plh) Bupati Koltim.

"Itu (kasus Bupati Kolaka Timur ditangkap KPK) kami serahkan kepada hukum, biar diproses secara hukum," kata Ali Mazi dilansir dari Antara, Jumat (24/9/2021).

Ali Mazi enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus yang menjadikan Andi Merya tersangka dan ditahan KPK. Dia menegaskan pihaknya sebagai pemerintah yang hanya bekerja untuk melayani rakyat.

"Kami ranahnya pemerintah, bekerja untuk rakyat," tegasnya.

Dia lalu mengingatkan kepala daerah di bawahnya untuk bekerja sebaik mungkin dalam melayani masyarakat dengan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita bekerja untuk rakyat, untuk masyarakat. Bekerja untuk sebaik-baiknya. Kita diberi amanah tentu untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.

Terkait penunjukan Pj Bupati Koltim, pihaknya akan melakukan koordinasi dan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Plh (yang isi) Sekda, nanti setelah satu minggu kami evaluasi dan berkonsultasi dengan Mendagri," katanya.

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada nama yang bakal diusulkan untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Timur.

"Karena saya tanya dan bersurat dulu ke Mendagri, apa petunjuk Mendagri itu kami laksanakan," kata Ali Mazi.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Koltim Andi Merya Nur ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait dua proyek jembatan dan pembangunan 100 rumah. Sumber anggaran proyek jembatan dan rumah tersebut dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta dana siap pakai (DSP), yang dihibahkan BNPB.

Merya bersama Kepala BPBD Koltim, Anzarullah (AZR), pada Maret/Agustus 2021 menyusun proposal dana hibah BNPB berupa dana rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana, serta dana DSP. Proposal tersebut kemudian diajukan ke BNPB pada awal September 2021.

Proposal tersebut kemudian disetujui oleh BNPB. Pemkab Koltim memperoleh dana hibah BNPB, yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah DSP senilai Rp 12,1 miliar.

"Tindak lanjut atas pemaparan tersebut, AZR kemudian meminta AMN agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan AZR dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers, Rabu (22/9).

Tonton video 'Kronologi OTT Bupati Koltim hingga Ditetapkan Jadi Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/idh)