Rencana Amnesti ke Dosen Unsyiah, Ini Daftar Amnesti Era Sukarno-Jokowi

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 13:24 WIB
Koleksi Foto Presiden RI di Museum Kepresidenan RI, Balai Kirti
Foto deretan Presiden RI (Foto: dok detikcom)

Muchtar Pakpahan, dijebloskan ke penjara karena rangkaian disertasi dan buku tulisannya berjudul 'Potret Negara Indonesia'. Buku tersebut mendorong gagasan reformasi untuk mengatasi berbagai masalah di Indonesia, yang dianggap Soeharto melanggar Undang-Undang.

"Amnesti dan abolisi diberikan kepada Muchtar pakpahan yang sekarang di tahan di LP Cipinang serta Sri Bintang Pamungkas. Keputusan pembebasan itu disetujui secara aklamasi dalam sidang kabinet," ujar Muladi yang kala itu menjabat Menteri Kehakiman

10 Desember 1999
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan amnesti bagi Budiman Sudjamtiko. Gus Dur juga memberikan amnesti untuk anggota GAM yang sedang menjalani hukuman pidana makar yakni Amir Syam SH, Ir Ridwan Ibbas, Drs Abdullah Husen, dan M Thaher Daud.

2016
Jokowi memberikan amnesti untuk mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya.

2019
Presiden Jokowi memberikan amnesti untuk Baiq Nuril, terpidana yang dijerat UU ITE.

2021
Menko Polhukam Mahfud MD mengupayakan agar Zailfud Mahdi dapat amnesti dari Jokowi.

Pangkal masalahnya, Saiful berkomentar di WAG Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh. Dalam keterangan yang disampaikan LBH Banda Aceh, Minggu (1/9/2019), Saiful membuat postingan di grup WA 'Unsyiah Kita'. Grup tersebut berisi 100 anggota, yang merupakan dosen Unsyiah. Saiful menulis:

Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi.

Akibat postingan tersebut, Saiful kemudian diadukan Dekan Fakultas Teknik Taufik Saidi ke Senat Universitas Syiah Kuala. Pada 18 Maret 2019, Saiful dipanggil oleh Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala. Kasus tersebut kemudian berlanjut ke kepolisia dan berakhir ke pengadilan hingga MA.

Hasilnya, MA menguatkan putusan PN Banda Aceh yiatu Saiful dinyatakan bersalah terkait UU ITE dan dihukum 3 bulan penjara serta denda Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Saiful Mahdi akhirnya dieksekusi karena putusan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).


(asp/jbr)