Tepatkah Jokowi Beri Amnesti Dosen yang Dibui Gegara Kritik Kampus Via WA?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 11:28 WIB
Presiden Joko Widodo hadiri acara Global Covid-19 Summit yang digelar secara virtual, Rabu (22/9/2021).
Presiden Jokowi (Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara ke Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, karena mengkritik kampusnya di Grup WhatssApp (GWA). Merasa putusan MA tidak berkeadilan, Menko Polhukam Mahfud Md akan mengupayakan agar Saiful mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatkah pemberian amnesti itu secara hukum tata negara?

Di mana tradisi hukum amnesti lazim diberikan kepada para terpidana kejahatan politik. Namun, menurut ahli hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, amnesti kepada Saiful bisa dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

"Kalau secara teori sepemahaman saya, amnesti itu sikap kemanusiaan kepala negara. Jadi sebenarnya sangat mungkin untuk apa pun. Makanya yang dibatasi oleh peraturan internasional itu hanya jangan sampai amnesti terhadap kejahatan berat," kata Zainal saat berdiskusi dengan detikcom, Kamis (23/9/2021).

Di Indonesia, lazimnya amnesti diberikan kepada terpidana berlatar belakang politik. Seperti diberikan kepada pengikut pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar, pemberontakan Daud Bereueh, pemberontakan Permesta, pengikut gerakan Fretelin, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpakan, Budiman Sudjatmiko hingga sejumlah anggota GAM. Baru-baru ini, Jokowi memberikan amnesti di luar kasus berlatar belakang politik, yaitu untuk Baiq Nuril di kasus UU ITE.

"Praktik di Indonesia sendiri dipengaruhi UU Darurat dulu tentang amnesti dan abolisi. Harusnya bisa saja di luar kasus politik karena basisnya adalah dasar kemanusiaan," tutur Zainal.

Adapun kasus Saiful, menurut Zainal, sebenarnya itu bagian dari kebebasan berpendapat, apalagi memang benar yang disampaikan oleh Saiful.

"Buktinya sesuai dengan dorongan Jokowi untuk reformasi birokrasi dan catatan dari Dirjend Dikti," tutur Zainal.

Alasan kedua, grasi tentu dalam praktik spesifik ke politik, tapi dalam kasus Baiq Nuril dilakukan juga dan DPR setuju.

"Jadi ya sangat mungkin," tegas Zainal.

Vonis Saiful menunjukkan pengadilan dalam menerapkan hukum pendekatannya terlalu formalistik.

"Dan karenanya presiden bisa memperbaikinya. Keempat, ini momentum untuk perbaikan UU ITE yang makin banyak memakan korban secara tidak pas," pungkas Zainal.

Simak juga 'Jokowi Minta Rektor Hati-hati, Ada yang Didik Mahasiswa Jadi Ekstremis':

[Gambas:Video 20detik]