Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berencana menemui pimpinan DPRD. Dia mendesak pimpinan segera mengagendakan sidang paripurna interpelasi Formula E.
"Hari ini saya janjian dengan ketua dewan untuk mendorong segera dibamuskan. Kita dorong kepada pimpinan untuk segera diagendakan," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (22/9/2021).
Gembong menyebut hingga kini pihaknya telah berupaya mengajak fraksi lain mendukung interpelasi Formula E. Namun Gembong menyebut belum ada pimpinan fraksi yang mengambil sikap interpelasi Formula E.
"Jadi tetap menunggu arahan pimpinan partai masing-masing. Tapi secara personal mereka oke terhadap apa yang didiskusikan, kita sampaikan," ujarnya.
Anggota Komisi A itu menganggap interpelasi sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Atas hal ini, dia pun mendesak agar nasib interpelasi Formula E segera ditentukan melalui rapur.
"Ini kan bukan soal menang kalah, bukan soal gagal atau tidaknya tapi bagaimana kita sebagai anggota dewan mampu gunakan hak yang kita miliki dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. konsentrasi kami di situ," tegasnya.
Selaras dengan Gembong, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor memaparkan alasan perlunya interpelasi segera diparipurnakan. Sebab, pihaknya telah memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan interpelasi.
"Sebagai institusi DPRD sudah menerima usulan dari Fraksi PSI dan PDI Perjuangan ditandatangani dengan 33 anggota DPRD agar bisa diparipurnakan," ujar Victor.
Selain itu, Victor menilai 33 anggota yang mengajukan interpelasi telah menunggu selama sebulan terakhir. Semestinya keputusan interpelasi diterima atau gugur segera ditetapkan dalam rapur.
"Kami optimis pada saat paripurna terjadi, akan ada partai-partai lain yang menyatakan sikap mendukung interpelasi. Komunikasi kami sudah dijalankan selama satu bulan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, polemik ini bermula dari 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP dan F-PSI mengajukan hak interpelasi Formula E. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.
Agar interpelasi dapat terwujud, rapat paripurna harus dihadiri 54 anggota dewan.
"Kita abis ini bamus. Setelah bamus kita ada paripurna. Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," kata Ima saat dimintai konfirmasi, Jumat (27/8).
Namun, usulan hak interpelasi ditolak oleh tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta selain PDIP dan PSI. Penolakan dari tujuh fraksi ini diketahui usai adanya pertemuan antara Anies bersama ke-7 fraksi DPRD DKI. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial.
Pertemuan diketahui digelar di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/8) malam. Ketujuh Fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
(idn/idn)
