Sejumlah anggota Komisi I DPR RI berpandangan pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI perlu mengambil sikap terkait dengan kerja sama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) yang terbentuk di Laut China Selatan. Keberadaan AUKUS di wilayah Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara itu dinilai berpotensi memberikan ancaman terhadap kedaulatan RI.
Masukan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR RI disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Kementerian Luar Negeri yang diwakilkan oleh Wamenlu Mahendra Siregar di kompleks DPR/MPR, Rabu (22/9/2021). Desakan agar pemerintah bersikap awalnya disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman, yang menyebut kehadiran AUKUS di laut Natuna Utara merupakan ancaman terhadap pertahanan negara.
"Konsep Indo-Pasific dengan peaceful approach dalam mengatasi Laut China Selatan yang selalu ditekankan oleh Amerika Serikat sudah kolaps menurut saya dengan adanya kesepakatan atau dengan mengirim ataupun ada perjanjian pembentukan atau pembuatan nuclear power submarine yang akan dimiliki Australia, ini sudah mempunyai implikasi terhadap pertahanan negara ataupun kedaulatan negara kita menurut pandangan saya," kata Rizki.
Rizki lantas mempertanyakan apakah Presiden Jokowi hingga Kemenlu sudah mengambil langkah pendekatan tertentu berkaitan dengan kerja sama AUKUS ini. Dia lantas menyinggung persoalan AUKUS ini merupakan persoalan serius.
"Toh kalau semalam atau kemarin atau beberapa hari lalu Perdana Menteri Australia menghubungi Presiden Jokowi saya yakin negara-negara di Asean lain pun pasti dihubungi oleh beliau, jadi sudahkah ada kolektif approach, effort bersama secara kolektif di tingkat ASEAN untuk bisa memitigasi permasalahan terkait dengan adanya AUKUS Pact? Karena ini isu serius, Pak," ucapnya.
 Aukus: Mengapa pakta pertahanan Inggris, AS, Australia prioritaskan pembuatan kapal selam untuk tangkal China di Indo-Pasifik? (BBC World) |
Rizki menyampaikan ada 3 alasan yang membuatnya menilai isu AUKUS ini menjadi serius. Alasan pertama adalah etika dan moral kubu Amerika Serikat yang tidak memberi tahu Indonesia soal kerja sama tersebut.
Alasan lainnya, Indonesia sebagai negara pemegang kepentingan di wilayah Laut China Selatan seharusnya didahulukan. Dan yang terakhir, kata Rizki, kerja sama AUKUS ini tidak akan menakuti pihak Tiongkok sehingga bisa timbul potensi terjadi retaliasi ataupun mengundang reaksi dari pihak Tiongkok.
Tonton video 'Wamenlu: Kapal Selam Nuklir Australia Ganggu Stabilitas Kawasan':
Simak desakan anggota Komisi I lainnya di halaman berikutnya.
