.webp)
Sejumlah anggota Komisi I DPR RI berpandangan pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI perlu mengambil sikap terkait dengan kerja sama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) yang terbentuk di Laut China Selatan. Keberadaan AUKUS di wilayah Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara itu dinilai berpotensi memberikan ancaman terhadap kedaulatan RI.
Masukan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR RI disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Kementerian Luar Negeri yang diwakilkan oleh Wamenlu Mahendra Siregar di kompleks DPR/MPR, Rabu (22/9/2021). Desakan agar pemerintah bersikap awalnya disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman, yang menyebut kehadiran AUKUS di laut Natuna Utara merupakan ancaman terhadap pertahanan negara.
"Konsep Indo-Pasific dengan peaceful approach dalam mengatasi Laut China Selatan yang selalu ditekankan oleh Amerika Serikat sudah kolaps menurut saya dengan adanya kesepakatan atau dengan mengirim ataupun ada perjanjian pembentukan atau pembuatan nuclear power submarine yang akan dimiliki Australia, ini sudah mempunyai implikasi terhadap pertahanan negara ataupun kedaulatan negara kita menurut pandangan saya," kata Rizki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rizki lantas mempertanyakan apakah Presiden Jokowi hingga Kemenlu sudah mengambil langkah pendekatan tertentu berkaitan dengan kerja sama AUKUS ini. Dia lantas menyinggung persoalan AUKUS ini merupakan persoalan serius.
"Toh kalau semalam atau kemarin atau beberapa hari lalu Perdana Menteri Australia menghubungi Presiden Jokowi saya yakin negara-negara di Asean lain pun pasti dihubungi oleh beliau, jadi sudahkah ada kolektif approach, effort bersama secara kolektif di tingkat ASEAN untuk bisa memitigasi permasalahan terkait dengan adanya AUKUS Pact? Karena ini isu serius, Pak," ucapnya.
 Aukus: Mengapa pakta pertahanan Inggris, AS, Australia prioritaskan pembuatan kapal selam untuk tangkal China di Indo-Pasifik? (BBC World) |
Rizki menyampaikan ada 3 alasan yang membuatnya menilai isu AUKUS ini menjadi serius. Alasan pertama adalah etika dan moral kubu Amerika Serikat yang tidak memberi tahu Indonesia soal kerja sama tersebut.
Alasan lainnya, Indonesia sebagai negara pemegang kepentingan di wilayah Laut China Selatan seharusnya didahulukan. Dan yang terakhir, kata Rizki, kerja sama AUKUS ini tidak akan menakuti pihak Tiongkok sehingga bisa timbul potensi terjadi retaliasi ataupun mengundang reaksi dari pihak Tiongkok.
Tonton video 'Wamenlu: Kapal Selam Nuklir Australia Ganggu Stabilitas Kawasan':
Simak desakan anggota Komisi I lainnya di halaman berikutnya.
Atas ketiga alasan itulah Rizki meminta pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan hard diplomacy.
"Ini isu klasik yang balik ke dunia dan ini terjadi di wilayah kita. Mungkin Bapak Presiden atau Ibu Menteri Keuangan belum punya pandangan yang berorientasi ke sana, tapi saya harapkan ada upaya diplomasi yang sudah bukan berlandaskan diplomasi kopi lagi, Pak, kita bisa memberikan soft touch, tapi ini waktunya untuk hard diplomacy menurut saya," tuturnya.
"Toh walaupun mereka mengatakan bahwa ini bukan nuclear weapon tapi ini adalah nuclear engine atau nuclear power submarine, ya itu tingkatannya pun itu sudah dipakai untuk kepentingan alutsista itu sudah menjadi concern sebenarnya dari dunia maupun negara-negara lain, termasuk yang saya yakini, harusnya mendapatkan kecaman yang tegas ataupun langkah yang tegas setidaknya dari upaya diplomasi dari negara kita," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR fraksi Golkar, Dave Laksono, memberikan pandangan yang serupa. Dave meminta pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah diplomasi berkaitan dengan kerja sama AUKUS lantaran kehadirannya bisa mengacaukan perdagangan di wilayah ASEAN.
"Tentu Kita terus mendorong agar adanya diplomasi dan kita harus gunakan forum-forum yang ada seperti sekarang di UN, ibu Menlu bisa menyampaikan hal ini menegaskan sikap kita, karena beberapa kali seorang kepala negara gunakan forum di UN seperti PM Israel seringkali menyerang Iran, Indonesia pernah diserang, kita gunakan forum ini juga untuk melakukan pembelaan diri kita dan juga menegaskan terus mendorong perdamaian di wilayah kita," jelasnya.
Masih senada, anggota Komisi I lainnya, Christina Aryani, meminta pemerintah Indonesia menyikapi soal kerja sama AUKUS. Dia berpendapat kerja sama AUKUS telah melanggar kesepakatan di PBB terkait treaty non-proliferation nuclear weapon.
"Soal tadi teman-teman sudah angkat soal AUKUS ya, nah kita kana ada treaty non-proliferation nuclear weapon, memang ya lucu lah kalau dibilang ini bertenaga, bukan untuk senjata, pasti kan eksesnya juga ke mana-mana, saya ingin dengar pendapat Pak Wamen soal ini," tuturnya.
Simak respons Wamenlu di halaman selanjutnya.
Respons Wamenlu soal Desakan Komisi I DPR
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan penjelasan mengenai kondisi kerja sama AUKUS di laut China Selatan. Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia juga memandang kerja sama AUKUS tersebut memang berdampak pada stabilitas dan perdamaian di kawasan.
"Tanggapan pemerintah Indonesia sudah jelas, sudah disampaikan dan dikomunikasikan bahwa kita khawatir dengan langkah tadi, yang juga tentu dampaknya kepada stabilitas dan perdamaian di kawasan," ungkap Mahendra.
Tak hanya itu, Mahendra menyebut kerja sama AUKUS ini dapat memicu kompetisi atau perlombaan senjata di kawasan Laut China Selatan. Karena itulah, dia memastikan Indonesia sudah secara tegas menyampaikan sikap kepada kubu Australia.
"Karena memang ini dalam konteks itu, dan juga kekhawatiran terkait memicu kompetisi atau perlombaan senjata dan langkah lain yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan. Posisi kita yang tegas itu disampaikan secara publik maupun dalam komunikasi dengan pihak Australia," imbuhnya.
 Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri (Andhika Prasetia/detikcom) |
Dia menyampaikan sebetulnya Indonesia berharap adanya kejelasan posisi ASEAN berkaitan dengan kerja sama AUKUS tersebut. Namun dia menyebut setiap negara masih memerlukan waktu untuk merespons hal itu.
"Kita harap ada posisi yang jelas dari ASEAN namun tadi bahwa proses di masing- masing negara masih memerlukan waktu, kita di lain pihak tidak menunggu hal-hal tadi karena posisi kita untuk kepentingan nasional dan kawasan sangat jelas," sebutnya.
