KPK Kantongi Kesaksian Anies soal Modal Rumah DP Rp 0 di Kasus Korupsi Lahan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 09:47 WIB
Anies Baswedan Diperiksa KPK, Ini Duduk Perkara Kasus Lahan DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Anggaran Triliunan Sarana Jaya

Di sisi lain, KPK menemukan fakta Sarana Jaya sebagai BUMD yang mendapat penyertaan modal dari Pemprov DKI. Berdasarkan lampiran daftar penyertaan modal daerah (PMD) dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2021 DKI Jakarta, Sarana Jaya mendapat PMD Rp 1.163.806.000.000 pada 2021.

Belakangan, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan adanya temuan dua dokumen anggaran terkait Sarana Jaya. Dokumen pertama menyebut total anggaran yang diterima Sarana Jaya berjumlah Rp 1,8 triliun dan dokumen lainnya sebesar Rp 800 miliar.

"Jadi tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun," kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8).

"Terus ada lagi SK 1684 itu APBP 800 miliar, nah itu semua didalami," imbuhnya.

Saat ditelusuri lebih lanjut, ternyata Sarana Jaya pada 2019 mendapat PMD Rp 1,8 triliun. Hal itu tertera dalam lampiran VIII Perda DKI Nomor 8 Tahun 2018. Pada tahun itulah di mana terjadi pembelian lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, oleh Sarana Jaya yang kemudian diusut KPK karena diduga terjadi korupsi.


(dhn/fjp)