KPK Kantongi Kesaksian Anies soal Modal Rumah DP Rp 0 di Kasus Korupsi Lahan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 09:47 WIB
Anies Baswedan Diperiksa KPK, Ini Duduk Perkara Kasus Lahan DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah:

1. Yoory Corneles Pinontoan sebagai Direktur Utama Sarana Jaya
2. Tommy Adrian sebagai Direktur PT Adonara Propertindo
3. Anja Runtuwene sebagai Wakil Direktur PT Adonara Propertindo
4. Rudy Hartono Iskandar sebagai Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur
5. PT Adonara Propertindo sebagai korporasi

Sarana Jaya diketahui merupakan perusahaan properti berbentuk BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Sarana Jaya melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana.

Dari penjelasan KPK, disebutkan awalnya Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah di Munjul, Pondok Rangon, ke Sarana Jaya, pada Februari 2019. Perusahaan tempat Rudy sebagai direktur, yaitu PT Aldira Berkah Abadi Makmur, diketahui juga bergerak di bidang kontraktor.

Tanah yang ditawarkan Rudy itu diatasnamakan Andyas Geraldo dan Anja Runtuwene dengan harga Rp 7,5 juta per meter persegi. Andyas diketahui sebagai anak dari Rudy.

Namun belakangan diketahui tanah yang ditawarkan kepada Sarana Jaya itu sebenarnya masih atas kepemilikan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Baru sebulan setelah penawaran ke Sarana Jaya, yaitu Maret 2019, Anja mengajak Tommy Adrian menemui Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Dalam pertemuan itu, ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah tersebut seluas 41.921 meter persegi dengan harga Rp 2,5 juta per meter persegi. Pihak Kongregasi lantas menerima uang muka pertama sebesar Rp 5 miliar.

Pada saat bersamaan, Yoory memerintahkan staf menyiapkan Rp 108,99 miliar sebagai pembayaran 50 persen atas tanah di Munjul yang ditawarkan Rudy dan Anja. Padahal saat itu belum dilakukan negosiasi harga antara Yoory Corneles Pinontoan dan Anja Runtuwene, yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

Bulan berikutnya, yaitu April 2019, dilakukan penandatanganan PPJB antara Yoory dan Anja. Saat itu pula Yoory memerintahkan pembayaran Rp 108,99 miliar ke rekening Anja.

Di sisi lain, pada Mei 2019, Rudy dan Anja meminta Tommy mengirimkan Rp 5 miliar lagi ke Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pembayaran itu sebagai uang muka tahap kedua.

Setelah semua proses itu, Sarana Jaya baru melakukan kajian usulan pembelian tanah yang ternyata diketahui lebih dari 70 persennya masih berada di zona hijau untuk RTH (ruang terbuka hijau). Artinya, tanah itu tidak bisa digunakan untuk proyek hunian atau apartemen.

Tak hanya itu, menurut KPK, berdasarkan kajian konsultan jasa penilai publik, harga taksiran tanah tersebut hanya Rp 3 juta per meter persegi. Jauh dari nilai yang ditawarkan ke Sarana Jaya, yaitu Rp 7,5 juta per meter persegi.

Meski begitu, pada Desember 2019, Sarana Jaya membayar Rp 43,59 miliar ke Anja sehingga total pembayaran adalah Rp 152,5 miliar. Pembayaran tetap dilakukan meskipun lahan itu tidak bisa diubah zonasinya ke zona kuning.

Dari total uang yang diterima itu, Rudy meminta Anja dan Tommy membayar BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pengadaan tanah Pulogebang pada Sarana Jaya. Selain itu, uang dialirkan ke rekening perusahaan lain milik Rudy dan untuk keperluan pribadinya serta Anja.

Kasus ini lantas ditelusuri KPK, dan ditemukan 4 dugaan penyimpangan, yaitu:

- Tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah;
- Tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait;
- Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan
- Adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Para tersangka yang dijerat itu diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.