Wagub DKI Jawab Kritik soal Skema Pembukaan PTM Terbatas di Jakarta

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 00:06 WIB
Wagub DKI Ahmad Riza Patria
Foto: Karin Nur Secha/detikcom
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik soal skema dan syarat pembukaan sekolah tatap muka terbatas di Ibu Kota. Riza mengatakan proses itu tidak ada muatan bisnis.

"Tidak ada. Masa ada bisnis, sekolah itu bukan tempat berbisnis. Sekolah itu tempat pendidikan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/9/2021).

Riza menyebut pemerintah setidaknya mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan anak. Sehingga, Riza menilai tudingan praktik bisnis tidaklah benar.

"Bayangkan APBD, APBN itu sampai 20 persen dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Artinya commitment dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan pendidikan sehingga tidak ada unsur bisnis dalam pendidikan," tegasnya.

Kritik itu datang daria Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru, P2G Iman Zanatul menyebut Disdik DKI mewajibkan para guru, siswa dan orang tua mengisi modul yang menjadi syarat penyelenggaraan PTM terbatas. Dalam pengisian modul, sebutnya, DKI bekerjasama dengan platform pembelajaran swasta.

"P2G menilai skema kerjasama Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyerahkan sebagian syarat pembukaan PTM Terbatas ke salah satu perusahaan platform pembelajaran patut diduga sarat muatan bisnis," sebut Iman.

Selain itu, P2G juga mendapati platform tersebut juga memberikan pertanyaan di luar konteks kepada guru, siswa maupun orang tua. Lebih lanjut Iman menyebut para siswa diarahkan untuk mengenal paket-paket pendidikan komersil yang tak ada kaitannya dengan PTM terbatas.

"Alih-alih menyiapkan PTM Terbatas, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta malah memberikan ruang praktik komersialisasi terselubung dengan memberikan otoritas asesmen pembukaan sekolah kepada salah satu perusahaan pembelajaran digital," ujarnya.

P2G juga meragukan penentuan pembukaan 1.500 sekolah pada akhir September mendatang. Sebab, asesmen tak dilakukan tim Disdik DKI ke masing-masing sekolah, melainkan hanya berbasis metode pengisian modul-modul yang disebut tak relevan terhadap kondisi PTM terbatas.

"Rencana Dinas Pendidikan membuka sekolah bukan melalui asesmen kesiapan sekolah melalui verifikasi faktual yang objektif ke sekolah, tetapi malah menyerahkan asesmen kepada perusahaan platform pembelajaran digital yang jelas saja orientasinya bisnis," pungkasnya.

(idn/idn)