DKI Timbang Permintaan Pemkot Bekasi Dana Kompensasi Bantargebang Naik 100%

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 21:38 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat volume sampah di TPST Bantargebang menurun.
TPST Bantargebang (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan kenaikan dana kompensasi bagi warga terdampak TPST Bantargebang yang diminta Pemkot Bekasi. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan hal tersebut masuk ke dalam pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama.

"Nanti kita pertimbangkan, semuanya didiskusikan bersama," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/9/2021).

Riza menyebut kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang terjalin selama puluhan tahun. Untuk itu, kedua pihak berupaya mencari jalan keluar untuk menghasilkan win win solution.

"Kami sudah puluhan tahun bekerjasama dengan Bekasi, tentu semuanya didiskusikan, kita dialogkan, kita carikan rumusan dan evaluasi yang terbaik," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Bekasi bersama Pemprov DKI Jakarta masih membahas kelanjutan kontrak kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang. Salah satu pembahasannya mengenai kenaikan dana kompensasi bagi warga terdampak.

"Kita hanya ingin memformulasikan kita minta ke DKI untuk adanya kenaikan dana kompensasi yang diberikan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana saat dikonfirmasi.

Yayan menuturkan total uang kompensasi yang diterima selama 5 tahun belakangan sekitar Rp 385 miliar. Perinciannya, 18 ribu kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan terdampak menerima uang sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Melalui pembaruan kontrak, dia mengusulkan kenaikan dana kompensasi hingga 100 persen.

"Kalau perhitungan kita, dengan perhitungan di angka hampir Rp 385 miliar. Mungkin ke depan bisa naik 100 persen, jadi mungkin Rp 800 miliar," sebutnya.

(idn/idn)