.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan dari Asosiasi Pedagang dan Paguyuban UMKM Nasional di Istana, Jakarta. Jokowi dan penggiat UMKM itu membahas banyak hal krusial terkait kondisi UMKM saat ini.
Dalam pertemuan yang digelar 15 September lalu, Jokowi meminta 30 juta pelaku UMKM segera masuk ke sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Menurutnya, program ketahanan dan pertumbuhan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini mutlak memerlukan peran aktif serta sinergi segenap eksponen UMKM.
"Kami melakukan kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas 1.000 UMKM ini, setelah melihat wujud nyata betapa luar biasa daya upaya yang dilakukan Pak Jokowi dalam melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Program ini kita galakkan dengan nama Bantuan Produktif (BanPro)," kata pegiat UMKM Witjaksono kepada wartawan, Senin, (20/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (SNNU) ini berharap kegiatan kecilnya dapat diikuti pegiat UMKM nasional lainnya. Hal itu bertujuan menyelesaikan permasalahan legalitas dan perizinan guna mempercepat akselerasi program BBI bagi segenap pelaku UMKM diseluruh wilayah penjuru Tanah Air.
Terlebih, Witjaksono menilai UMKM masih menjadi urat nadi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia hingga saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19.
"Ingat, UMKM merupakan soko guru ekonomi kerakyatan, bangsa, dan negara Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Terbukti ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi Indonesia," ucap Witjaksono.
Dia meminta koleganya sesama pelaku UMKM benar-benar memanfaatkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM Rp 1,2 juta yang cair September 2021 ini demi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka. BPUM yang diinisiasi Jokowi pada 2021 akan membagikan Banpres produktif senilai Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM.
"Keberpihakan kepada kita (UMKM) jelas dan nyata. Bukan hanya memikirkan, negara hadir melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM di tengah masa-masa sulit seperti ini. UMKM harus tangguh dan tumbuh untuk menjadi pondasi kokoh kebangkitan ekonomi Indonesia," pungkas Witjaksono.
