Meski Diklarifikasi Kalla, Bintang Republik BBM Tetap Absen

Jakarta - Kepastian tayang tidaknya acara komedi satire Republik BBM (Benar-benar Mabok) di Indosiar pada 10 April masih tanda tanya. Meskipun pihak televisi mengatakan masih mendiskusikannya, namun sejumlah bintang Republik BBM sepakat tidak tayang 10 April besok."Saya, Denny Chandra, Ucup Kelik sepakat tidak akan tayang sebelum ada klarifikasi siapa yang mengatakan dan mengapa Republik BBM mengerikan dan tidak sesuai budaya Indonesia," kata penanggung jawab Republik BBM dari Asosiasi Pascasarjana Komunikasi UI Effendi Ghazali yang juga menjadi pengisi acara, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (9/4/2006).Dalam Republik BBM, Effendi berpesan sebagai Penasihat Presiden, Denny Chandra sebagai Mensesneg dan Ucup Kelik sebagai Wapres.Menurut Effendi, komedian Taufik Savalas yang juga berperan menjadi Presiden Republik BBM belum bisa dikonfirmasi, namun diperkirakan memiliki sikap serupa. Dia juga menegaskan seluruh pengisi acara akan tetap datang ke studio namun tidak akan melakukan pengambilan gambar.Effendi justru menolak anggapan bila isu pelarangan acara Republik BBM dipakai sebagai sebuah promosi black campaign untuk mendongkrak popularitas acara hingga memiliki rating tinggi dan ditunggu-tunggu pemirsa."Pastilah itu tidak benar dan tidak etis kita sampai menyebut seorang Wapres membredel acara ini. Itu salah besar kita tidak berani," ungkapnya.Wapres KlarifikasiDalam kesempatan ini, Effendi justru menyatakan rasa leganya atas klarifikasi yang dilakukan orang kepercayaan dan staf Wakil Presiden (Wapres) yang meneleponnya hingga dua kali dan menyatakan bila Wapres Jusuf Kalla tidak pernah melarang Republik BBM."Wapres bahkan memuji di depan orang-orang, kalau mengkritik harus kreatif seperti acara Republik BBM. Bahkan Wapres berniat datang saat acara berlangsung sebagai surprise," jelas Effendi.Ketika ditanya apabila acara Republik BBM benar-benar dihentikan, Effendi menuturkan pihaknya mempersilakan saja acara ini ditutup. Namun sesuai UU No 32/2002 tentang Penyiaran dan PP No 5/2005 yang juga mengatur tentang penyiaran, bahwa yang berhak menegur dan mencabut izin acara di TV yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)."Kita siap ditutup. Dan bila ada yang ingin acara ini ditutup sebaiknya sampaikan kepada KPI," tandasnya.Acara Republik BBM ini diproduksi bersama antara stasiun TV Indosiar dan Asosiasi Komunikasi Pascasarjana UI. Isi acaranya banyak mengkritik berbagai kebijakan yang terjadi di sebuah negeri bernama Republik BBM, namun dikemas dengan model komedi menghibur.Foto:Wapres Republik BBM diperankan Ucup Kelik (sumber: Indosiar) (ndr/)