Effective Reproduction Number 0,59, Infeksi di Masyarakat Turun

Syahputra Eqqi - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 21:28 WIB
Airlangga Hartarto
Foto: Kemenko Bidang Perekonomian
Jakarta -

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti berdasarkan ourworldindata.org, per 14 September 2021, angka estimasi Effective Reproduction Number (Rt) Indonesia mencapai 0,59 atau di bawah 1. Capaian ini lebih baik dibandingkan Rt global (0,94) dan negara peers (Singapura 1,81, Tiongkok 1,53, Australia 1,14, AS 1,03, Malaysia 0,95, Thailand 0,9, dan India 0,89).

Penurunan Rt di bawah 1 atau di kisaran 1 menandakan adanya penurunan angka infeksi di masyarakat, serta pandemi yang mulai bisa dikendalikan dengan baik. Secara spasial, situasi pandemi COVID-19 juga relatif terkendali.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Perpanjangan PPKM secara virtual, memastikan bahwa PPKM di Luar Jawa-Bali diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 minggu ke depan, mulai dari 21 September hingga 4 Oktober 2021.

Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada Senin (20/9/2021), yang harus selalu diperhatikan. Pertama adalah kehati-hatian terhadap masuknya varian baru. Maka itu, pintu masuk udara, laut dan darat perlu diperketat.

"Dalam hal ini, kita libatkan seluruh stakeholder. Kita harus mengantisipasi betul mengenai kemungkinan adanya gelombang ketiga," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021).

Kedua, pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment), Prokes 3M, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus semakin diintensifkan. Ketiga, wilayah dengan pencapaian target vaksinasi rendah harus diberikan perhatian lebih (Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung).

Keempat, agar daerah segera menghabiskan stok vaksin yang sudah diberikan dan jangan menahannya. Untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas, alokasi vaksin bagi TNI/Polri ditingkatkan menjadi 25% untuk TNI dan 25% untuk Polri (dari sebelumnya masing-masing 20%), sementara 50% untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Kelima, booster vaksin ketiga rencananya akan segera dimulai dan sudah diputuskan dengan persyaratan tertentu. Keenam, kapasitas venue PON dengan penonton berjumlah maksimal 25% dari total kapasitas, kemudian mereka sudah harus menjalankan vaksinasi dosis 1 dan 2. Terakhir, platform PeduliLindungi akan terus disempurnakan, termasuk unsur keamanan datanya, serta akan diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global.

Lebih lanjut, Airlangga juga memaparkan rencana Pemerintah supaya Indonesia dapat masuk masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Dari sisi hulu yaitu dengan mengintensifkan vaksinasi pada bulan ini sampai Oktober 2021 menjadi sebanyak 2,5 juta suntikan per hari, mendisiplinkan 3M, mengakselerasi testing dan tracing, serta mengintensifkan screening PeduliLindungi, dan rumah masyarakat juga harus memiliki ventilasi yang baik. Sebaliknya, di sisi hilir dilakukan peningkatan kapasitas Rumah Sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, dan mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan.

"Untuk bisa masuk kondisi transisi dari pandemi ke endemi, maka prasyarat yang sudah harus dipenuhi yaitu Fatality Rate kurang lebih 2% setara rata-rata global, kasus aktif kurang dari 100 ribu, positivity rate kurang dari 5%, kasus baru kurang dari 5,000, dan BOR kurang dari 40%," jelas Airlangga.

Airlangga memberikan catatan lain tentang event-event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan, perlu mendapatkan perhatian agar tidak menjadi klaster baru, yaitu PON XX Papua, dan World Superbike Mandalika yang akan diadakan di Mandalika Pulau Lombok.

"Presiden minta pencapaian vaksinasi (di Lombok) diakselerasi, dan pada Oktober 2021 sudah dipastikan juga jumlah penontonnya yang bisa hadir. Sedangkan, untuk Liga 1 dan 2 Sepakbola dilaksanakan tanpa penonton," pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

(mul/mpr)