5 Tugas Luhut di Era Kabinet Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 13:05 WIB
Poster
Luhut Binsar Pandjaitan (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menambah deretan tugas yang diembannya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut juga kerap diberikan tugas lain oleh Presiden Jokowi di luar tugasnya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves).

Dihimpun detikcom, Senin (20/9/2021), karir Luhut di era pemerintahan Jokowi dimulai sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Setelah setahun menjabat KSP, Luhut kemudian diangkat menjadi Menko Polhukam.

Masa jabatannya sebagai Menko Polhukam juga relatif singkat. Luhut lalu digeser lagi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi.

Selama menjabat Menko Marinves, Luhut beberapa kali diminta Presiden Jokowi untuk mengerjakan urusan lain. Berikut sejumlah tugas yang didelegasikan Jokowi kepada Luhut:

1. Tugas Turunkan Kasus Corona di 8 Provinsi

Pada pertengahan September 2020, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan, dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di 8 provinsi.

"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020) silam.

Dalam dua minggu Luhut diminta menangani delapan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Jokowi ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air didasarkan pada strategi berbasis lokal.

"Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83 ribu desa, RT/RW, untuk terus dapat termonitor," ujar Airlangga.

Setelah diberi tanggung jawab memegang komando penanganan Corona, Luhut mengatakan ada dua fokus yang diterapkan. Luhut melibatkan peran TNI-Polri dalam menangani Corona.

"Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, saya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian," kata Luhut, Selasa (15/9/2020) lalu.

2. Koordinator PPKM Jawa-Bali

Saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali. Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah Presiden Jokowi.

"Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (9/7/2021).

Luhut menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi.

"Penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa-Bali karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa-Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia," ujar Luhut.

Lihat juga video 'Ancang-ancang Indonesia untuk Berdamai dengan Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]