Sederet Kunci Kasus Corona RI Turun Drastis Cepat yang Bikin Malaysia Heran

Tim Detikcom - detikNews
Minggu, 05 Sep 2021 12:02 WIB
Jakarta -

Politisi Malaysia mempertanyakan mengapa kasus Corona di Indonesia menurun drastis, lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Kementerian Kesehatan RI menyampaikan sederet kunci pengendalian pandemi corona di Indonesia saat terjadi lonjakan kasus, salah satunya adalah pengendalian mobilitas masyarakat.

"Kunci kita adalah kita segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM, dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi, Minggu (5/9/2021).

Selain itu pemerintah juga menambah kapasitas RS, membangun tempat isolasi terpusat, melakukan percepatan testing, tracing dan treatment, membagikan obat isoman gratis. Serta melakukan percepatan vaksinasi.

"Percepatan vaksinasi termasuk dukungan masyarakat untuk vaksinasi sehingga tidak banyak penolakan vaksin," ungkapnya.

Berikut ini sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam menangani lonjakan kasus Corona yang terjadi pada Juni-Juli lalu.


Puncak Kasus Corona Sebelum PPKM

Pada akhir bulan Juni 2021 terjadi lonjakan kasus corona. Bahkan kasus corona mencapai rekor hingga akhirnya ditetapkan PPKM darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli.

Sebagai contoh, pada Senin (21/6) Indonesia mencatat kasus harian terbanyak 14.536 kasus, 9.233 pasien dinyatakan sembuh, angka kematian 294 orang. Saat itu RI mencatat angka kasus corona tertinggi selama pandemi, akan tetapi rekor kasus corona pada beberapa hari berikutnya terus terjadi.


Langkah PPKM Darurat Jawa-Bali

Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021).

Keputusan ini diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan Corona yang makin cepat imbas varian baru.

"Pandemi COVID-19 beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini," ucapnya.

Sementara itu, dalam jumpa pers virtual, Kamis (1/7), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merinci poin-poin PPKM darurat ini. Pengetatan tersebut meliputi penggunaan masker yang benar, soal resepsi pernikahan, penutupan sementara mal, hingga soal transportasi umum. Dalam poin pengetatan aktivitas ini, Luhut menegaskan PPKM mikro di RT/RW zona merah tetap dilakukan.

Pemerintah juga memberlakukan PPKM darurat di non Jawa-Bali di beberapa daerah karena terjadi lonjakan kasus di luar Jawa-Bali.

PPKM Level 3-4

Pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM level 3-4. Karena dianggap menakutkan, istilah PPKM Darurat diganti. PPKM Darurat diganti namanya menjadi PPKM level 3-4.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali itu diteken Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7/2021). Aturan itu berlaku mulai hari ini hingga Minggu (25/7).

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19," demikian bunyi Inmendagri tersebut.

Aturan ini sama dengan PPKM Darurat. Namun, aturan tersebut diberlakukan untuk daerah dengan level 4 dan level 3. Adapun level 4 dan 3 ini berdasarkan rekomendasi WHO soal situasi Corona di sebuah wilayah. Berikut ini penjelasannya:

Level 3: ada 50-150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan 2-5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Level 4: ada lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Saat ini beberapa daerah telah turun ke PPKM level 3. PPKM level 3 yang diterapkan di sejumlah daerah di Pulau Jawa-Bali dan di luar dua pulau tersebut resmi diperpanjang mulai Senin (23/8). Di Pulau Jawa, aglomerasi Jabodetabek, Semarang Raya, Surabaya Raya mulai hari ini menerapkan PPKM level 3.

"Pemerintah memutuskan mulai tanggal 24-30 Agustus 2021 beberapa daerah diturunkan dari level 4 ke 3. Untuk Pulau Jawa, Bali, dan aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya sudah berada di level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021) malam.

Presiden Jokowi menyebut setidaknya ada 67 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 3 mulai hari ini. Sebelumnya, PPKM level 3 diterapkan di 59 kabupaten/kota.