Anggota DPR Tak Kampanye Dinilai Bakal Pentingkan Uang Ketimbang Dapil

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 08:33 WIB
Rapat paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).
Foto: Eva Safitri/detikcom
Jakarta -

Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana buka suara terkait pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang menyebut ada politikus tanpa kampanye namun bisa menjadi anggota DPR. Menurut Aditya, mereka adalah politikus yang menggunakan uang untuk terpilih.

"Apabila uang banyak untuk membiayai, tidak usah kampanye, tinggal bayar aja pakai aja, pakai politik uang. Istilah politisi itu ngebom di masa-masa akhir pemilu. Dua tiga bulan sebelum pemilihan," ucap Aditya saat dihubungi, Minggu (19/9/2021).

Setelah terpilih, orientasi mereka adalah mengembalikan uang yang telah keluar. Sehingga, mereka tidak akan memperhatikan daerah pemilihan (dapil) tempat masyarakat memilihnya.

"Ketika jadi, orientasinya, bagaimana caranya saat jadi anggota depan, dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya minimal apa yang keluar kemarin, pemilu, bisa terbayarkan dengan cepat," ujarnya.

"Dia tidak akan ke dapil. Yang dipikirkan adalah orientasi bagaimana caranya apa yang sudah keluar masa kampanye, dia cari secepatnya agar melunasi apa yang dikeluarkan," katanya.

Aditya menilai, sistem terbuka yang dianut di Indonesia memiliki kelemahan tersebut. Namun, ada hal yang bisa dilakukan partai untuk meminimalisir terjadinya anggota DPR yang tak pernah turun kampanye.

"Jadi calon dikader dulu, bukan instan. Kalau dulu mereka mengeluh, orang banyak duit bisa menang, beli suara, bertahan sebagai anggota dewan sepanjang lama. Lalu, tidak punya kontribusi apapun ke partai, dalam artian mempertahankan suara di partainya, karena orang ini mudah pindah partai," katanya.

Dengan menjadi kader sekian tahun, calon anggota legislatif (caleg) akan mendapat pendidikan. Selain itu, kepada kader baru, mereka diminta turun ke calon daerah pemilihan.

"Kalau mau jadi caleg, harus dua tahun dulu, ke dua, di masa dua tahun dia sudah mengikuti berbagai pelatihan, baik itu latihan dasar, latihan madya, atau advance, dan semua itu dibuktikan secara tertulis ketika mendaftar caleg," katanya.

"Misal dia kader baru, terus kemudian komitmen ikut pencalonan, enam bulan sampai satu tahun sebelumnya ada di dapil itu. Terus sering interaksi dengan masyarakat. Itu cara-cara secara regulasi yang mungkin akan memperbaiki kekhawatiran Kiai Said," ujarnya.

Simak juga video 'Beda dengan KD, Ini Gaji Anggota DPR yang Disebut Masinton':

[Gambas:Video 20detik]