Bareskrim Dalami Laporan Moeldoko terhadap ICW soal Tuduhan Ivermectin

Adhysta Dirgantara - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 19:14 WIB
Karopenman Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono
Brigjen Rusdi Hartono (Adhyasta Dirgantara/detikcom)
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko resmi melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftah, ke Bareskrim Polri atas tuduhan 'promosi Ivermectin' dan ekspor beras. Bareskrim mulai melakukan penyelidikan terhadap laporan Moeldoko tersebut.

"Ya dalam penyelidikan sekarang. Dalam penyelidikan dari penyidik," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (16/9/2021).

Rusdi tidak membeberkan lebih lanjut kapan pihak terlapor maupun pelapor akan dipanggil. Dia hanya memastikan proses penyelidikan sedang berjalan.

"(Pemanggilan) sedang proses, sedang berjalan," tuturnya.

Sebelumnya, Moeldoko memutuskan melanjutkan proses hukum terkait tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal polemik 'promosi Ivermectin' dan ekspor beras. Moeldoko resmi melaporkan peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftah, ke Bareskrim.

"Ya saya hari ini saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum. Dan pada siang hari ini saya laporkan Saudara Egi dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya," ujar Moeldoko di depan gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/9).

Laporan polisi (LP) itu terdaftar dengan nomor LP/B/0541/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP itu didaftarkan pada 10 September 2021.

Adapun Moeldoko membuat laporan dalam waktu yang cukup singkat. Dia baru tiba di Bareskrim pukul 14.23 WIB dan keluar pada pukul 14.30 WIB untuk memamerkan LP-nya.

Moeldoko menjelaskan dia sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada Egi dan Miftah untuk meminta maaf. Namun mereka yang tak kunjung minta maaf membuat Moeldoko terpaksa melaporkan keduanya.

"Saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan berulang kali untuk bisa menjelaskan dengan baik, memberikan bukti-bukti. Dan kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini iktikad baik saya tidak dilakukan," tuturnya.

"Dengan terpaksa saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, saya lapor," sambung Moeldoko.

(lir/lir)