Kemenkum HAM Raih 2 Penghargaan Atas Laporan Keuangan dari Kemenkeu

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 16:55 WIB
Kemenkum HAM
Foto: Kemenkum HAM
Jakarta -

Kementerian Hukum dan HAM meraih dua penghargaan atas laporan keuangan dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/9).

Dalam penghargaan ini, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik. Sebab, Kemenkum HAM telah mendapatkan penghargaan untuk kategori opini WTP tahun 2020 dan kategori opini WTP minimal 10 kali berturut pada tahun 2011-2020.

Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM, Andap Budhi Revianto mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk upaya Kemenkum HAM dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Meski pengelolaan keuangan di masa pandemi COVID-19 tidak mudah, namun pihaknya tetap berupaya agar APBN dapat memenuhi tujuan dalam pelayanan publik.

"Ini komitmen kita agar anggaran negara dikelola secara benar, secara profesional dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut Andap menyampaikan Kemenkum HAM juga turut mengambil bagian dalam penanganan COVID-19. Hal ini meliputi pelaksanaan vaksin, serta swab antigen dan PCR bagi pegawai. Kemenkumham juga telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di tahun 2020 dan tahun 2021.

Menurut Andap, penghargaan atas perolehan opini WTP tahun 2020 bukan merupakan akhir pencapaian. Pihaknya akan terus mengelola APBN secara akuntabel dan transparan untuk kepentingan masyarakat.

"Itu (APBN) adalah uang rakyat. Pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Segenap jajaran Kemenkum HAM melakukan pengelolaan keuangan secara bersih," tegasnya.

Senada dengan Andap, Sri Mulyani menjelaskan pengelolaan keuangan di masa pandemi COVID-19 memang memiliki tantangan yang tidak mudah. Pasalnya, banyak kementerian/lembaga yang mengalami pemotongan anggaran. Namun, beberapa kementerian/lembaga mendapatkan anggaran lebih besar untuk menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19.

Sebagai informasi, penghargaan juga diberikan kepada instansi lain pada kategori opini WTP tahun 2020, opini WTP minimal 5 kali berturut-turut, opini WTP minimal 10 kali berturut-turut, dan opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Penghargaan WTP Tahun 2020 diberikan kepada 1 Bendahara Umum Negara (BUN), 84 k/l, 33 provinsi, 88 kota, dan 365 kabupaten. Selanjutnya penghargaan WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016-2020 diberikan kepada 1 BUN, 39 k/l, 22 provinsi, 52 kota, dan 235 kabupaten.

Kemudian penghargaan WTP minimal 10 kali berturut-turut periode 2011-2020 diberikan kepada 25 k/l, 5 provinsi, 13 kota, dan 16 kabupaten. Sementara itu kategori terakhir yaitu penghargaan WTP minimal 15 kali berturut-turut sejak tahun 2006-2020 diberikan kepada 3 lembaga negara.

(mul/ega)