MenPAN-RB Ancam Pecat ASN yang Jual Beli Jabatan-Penerimaan CPNS!

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 16:49 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Rinto Heksantoro/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan dirinya tak segan-segan memecat pegawainya bilamana terdapat adanya jual-beli jabatan. Salah satu yang Tjahjo soroti adalah soal penerimaan CPNS.

"Di kementerian saya sendiri, sudah saya tegaskan kalau sampai ada pegawai PAN-RB, termasuk BKN, yang terbukti jual-beli jabatan terbukti jual-beli penerimaan CPNS, langsung pecat," kata Tjahjo dalam webinar 'Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?' di YouTube KPK, Kamis (16/9/2021).

Tjahjo menyebut pihaknya sudah sering melaporkan oknum-oknum terkait penerimaan CPNS. Dia juga mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap calo-calo penerimaan CPNS itu.

"Sudah banyak yang kami laporkan ke Polda Metro bahwa oknum-oknum yang terlibat setiap tahun setiap ada CPNS. Ini yang kita ingatkan, hati-hati terhadap calo," katanya.

Selanjutnya, Tjahjo mengajak seluruh pihak memahami titik rawan terjadinya korupsi. Salah satunya ia menyoroti soal perencanaan anggaran yang dinilainya harus dilakukan secara hati-hati.

"Kita tahu bicara masalah KPK atau oleh kejaksaan atau oleh kepolisian atau temuan-temuan korupsi yang lain, saya mengajak seluruh pejabat publik, baik pusat maupun daerah termasuk diri saya untuk memahami area rawan korupsi. Satu, yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, ini antara pemerintah dan DPRD, ini harus hati-hati," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo menyoroti soal masalah hibah dan bansos yang dinilainya sensitif karena merupakan hak masyarakat. Juga ada masalah retribusi dan pajak hingga jual-beli jabatan.

"Kemudian masalah hibah dan bansos ini juga salah satu yang gampang diputarbalikkan, ini hak rakyat, nggak boleh main-main terhadap masalah hibah dan bansos," katany.

"Masalah retribusi dan pajak, masalah pengadaan barang dan jasa ini ada aturannya dan masalah jual-beli jabatan," tambahnya.

(aud/aud)