.webp)
Komisi II DPR menyoroti anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merinci anggaran tersebut.
"Dari kami sudah ingatkan sebetulnya kepada KPU, begitu Rp 86 triliun untuk pemilu. Kita bisa lihat agar ini bisa dijelaskan secara rinci, Rp 86 triliun itu untuk apa," kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Doli meminta KPU mengkaji ulang anggaran itu. Dia berharap anggaran itu bisa diefisiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya tadi kita kasih tugas kepada KPU untuk bisa me-review lagi, kira-kira ada yang bisa diefisiensikan lagi nggak," ujarnya.
Sorotan juga datang dari Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang. Dia menyebut anggaran itu terlalu fantastis.
"Menurut saya fantastis, karena setelah kita ketahui ternyata anggaran sampai Rp 86 T untuk 2024 itu adalah untuk penyelenggara, bukan untuk para peserta, jadi gajinya, misalnya mereka mengatakan sesuai UMR 2 juta karena sebenarnya ka Rp 500 ribu, ini (minta) 2 juta," kata dia.
"Saya pertanyakan, kalau di Jakarta itu UMR kan di atas 3,5 juta dan akan berbeda dengan di tempat lain, di tempat lain UMR itu 1,6 juta, ini bagaimana nih, UMR mana yang dipakai? Bagaimana caranya KPU menyamaratakan UMR-nya," lanjut Junimart.
Junimart mengatakan ekonomi Indonesia kini sedang sulit. Dia menyarankan sebaiknya anggaran itu diefisiensi untuk membantu keuangan pemerintah.
"Ini kan ekonomi sekarang sangat sulit negara ini, pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ya kita bantulah pemerintah. Jadi jangan sampai pilkada serentak ini membuat pengeluaran yang fantastis, tidak boleh jugalah," ujarnya.
Mendagri Minta Anggaran Rp 86 T Diefisiensi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan Rp 86 triliun untuk Pemilu 2024. Mendagri Tito Karnavian meminta anggaran itu diefisiensi.
Hal itu diungkapkan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021). Tito awalnya mengatakan saat ini pandemi masih menjadi persoalan seluruh dunia.
"Pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita bersama, masalah bangsa, masalah dunia dan kita sudah mengalami ini dari tahun 2020, 2021 Alhamdulillah kita saat ini melandai dan mendapat pujian dai berbagai pimpinan dunia maupun para ahli, tapi kita juga masih berusaha untuk mempunyai tugas penting memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus," kata Tito.
Pemulihan ekonomi masih menjadi tugas penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, Tito meminta rencana anggaran Pemilu 2024 diefisiensi.
"Ini yang mungkin berbeda pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujarnya.
"Sebagai catatan misalnya di tahap pemilu di tahun 2014, Pemilu tahun 2014 itu total anggaran pemilu adalah Rp 16 sekian triliun kemudian Pemilu tahun 2019 itu berjumlah Rp 27,479 triliun," lanjut Tito.
