Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengusulkan strategi agar tidak adanya petugas pemungutan suara (PPS) yang sakit atau bahkan hingga meninggal. Salah satunya Ilham mengusulkan pemerintah memberikan jaminan dan honor yang layak.
Hal itu disampaikan Ilham dalam rapat bersama Komisi II dengan Mendagri Tito Karnavian. Rapat membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pemilu 2019 ada 722 meninggal dan 798 sakit, bahkan di pemilihan (kepala daerah) 2020 kami mengalami ada 117 meninggal dan 153 sakit," kata Ilham, Kamis (16/9/2021).
"Tentu dengan kondisi ini kami memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk petugas kami, baik itu PPK, PPS, PP LN, KPPS dan KPPS LN pantarlih dan pantarlih luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku," lanjut Ilham.
Kemudian, Ilham juga mengusulkan pembuatan payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi. Jadi distribusi pengiriman suara nantinya menggunakan sirekap, tidak perlu lagi ada penyerahan form.
"Pembuatan payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi yang mendukung badan ad hoc, jadi nanti mungkin kami sudah melakukan simulasi juga dengan menggunakan sirekap mereka tidak perlu mengisi form-form yang begitu banyak untuk diserahkan kepada saksi dan panwas di TPS," ujarnya.
Selanjutnya, Ilham mengatakan KPU juga memerlukan dukungan kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kebutuhan dan menyediakan infrastruktur bagi badan ad hoc. Menurutnya, badan ad hoc masih kurang mendapat dukungan, misalnya tidak memiliki tempat untuk berkantor.
"Kemudian kami membutuhkan dukungan kerja sama lintas stakeholder dalam fasilitasi kebutuhan dan menyediakan infrastruktur bagi badan ad hoc dalam pelaksanaan tugasnya. Pengalaman untuk kantor, untuk hal-hal lain banyak yang kurang di-support pemerintah untuk hal-hal tersebut," ujarnya.
Simak juga 'Komisi II Cium Ego Sektoral dari KPU-DKPP':
