Jumhur Hidayat Harap Dituntut Ringan: Saya Tak Niat Bikin Onar Omnibus Law

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 14:55 WIB
Jumhur Hidayat
Jumhur Hidayat (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -

Terdakwa kasus penyebaran berita bohong terkait omnibus law, Jumhur Hidayat, mengaku tidak ada niat membuat cuitan keonaran. Ia mengatakan cuitannya hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena tidak setuju dengan UU Omnibus Law.

"Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak berbohong karena saya hanya mengomentari berita yang tidak berbeda dengan fakta, saya analisis berita walaupun itu pendek," kata Jumhur saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021).

"Yang kedua, saya tidak punya niat apapun untuk melakukan keonaran sebagaimana yang dituduhkan," imbuhnya.

Kemudian, Jumhur mengaku saat menulis cuitan soal omnibus law itu sedang dirawat di rumah sakit sehingga dia tidak mengetahui terjadinya demonstrasi. Setelah dia pulang dari RS, beberapa hari kemudian dia ditangkap.

"Saya tidak punya koneksi dengan mereka dan itu terbukti yang kedua saya sedang sakit," katanya.

"Itu perlawanan terakhir lah siapa tahu ada keajaiban walaupun saya tahu itu tidak tapi setidak-tidaknya saya menunjukkan perlawanan saya," ungkapnya.

Jumhur menegaskan, saat menulis cuitan itu, dia tidak ada rasa kebencian, dia hanya menyampaikan penolakan terkait omnibus law. Ia menegaskan cuitan tersebut hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah bukan mengkritik tokoh pejabat tertentu.

Jumhur merasa masyarakat sipil tidak diajak dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sebelum disahkan DPR. Bahkan menurutnya sejumlah masyarakat sipil telah memberikan kajian dan diskusi yang menolak pengesahan UU Omnibus Law, tetapi pemerintah dinilai mengabaikan suara masyarakat.

"Yang mulia perjuangan untuk tanda kutip tidak disahkannya UU Omnibus Law ini dilakukan di berbagai front diskusi, dialog. media massa, Twitter dilakukan di semua," katanya.

"Civil society merasa tidak diajak. Jadi ini mungkin kalau kira-kira suasana kebatinan saya membuat narasi di Twitter selemah lemahnya perjuangan lah. Minimal masih melawan lah terhadap kebijakan di berbagai front. Menurut saya hebat pemerintah keras kepalanya saya salut lah menurut saya itu nggak bener," sambungnya.

Harap Dituntut Ringan

Jumhur juga berharap tuntutan padanya ringan. Sidang pembacaan tuntutan dijadwalkan pada Kamis (23/9) mendatang.

"Saya sih berharap tuntutan pasti serendah-rendahnya. Saya nggak tahu tuntutan bebas ya mungkin nggak ada. Tuntutan yang serendah-rendahnya tapi vonis kalo bisa menang saya bebas karena memang saya tidak seperti yang dituduhkan," kata Jumhur seusai sidang.

Diberitakan sebelumnya, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Jumhur didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Selain itu, Jumhur didakwa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian antarkelompok.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," jelas jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Kasus ini bermula pada 25 Agustus 2020, pukul 13.15 WIB, dan 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB, ketika Jumhur Hidayat menyiarkan berita bohong yang dia lakukan dari rumahnya di Jalan Saraswati, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jaksel.

Jaksa menerangkan melalui akun Twitter @jumhurhidayat, pada 25 Agustus 2020, Jumhur mem-posting kalimat 'Buruh bersatu tolak Omnibus Law yg akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah'.

Pada 7 Oktober 2020, dia juga memposting kalimat soal UU Ciptaker, 'UU ini memang untuk primitive investor dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini'. Dalam postingannya, Jumhur memberikan tautan berita sebuah media daring berjudul '35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja'.

(yld/dhn)