PDIP DKI Tantang Hersubeno Sebut Nama Dokter soal 'Megawati Koma'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 12:38 WIB
DPD PDIP DKI melaporkan Hersubeno Arief soal hoax Megawati koma ke Polda Metro Jaya, Rabu (15/9/2021).
DPD PDIP DKI melaporkan Hersubeno Arief soal hoax 'Megawati koma' ke Polda Metro Jaya. (Yogi Ernes/detikcom)

Pernyataan Pimred FNN

Pimred Forum News Network (FNN), Mangarahon Dongaran, menegaskan Hersubeno sudah menyatakan pesan dari dokter ini masih perlu diverifikasi lagi. Menurut Mangarohan, pernyataan Hersubeno Arief itu tidak dapat dikategorikan sebagai informasi hoax.

"Mengenai kalimat yang dipersoalkan bahwa Hersubeno mengaku mendapat WA dari seorang dokter: Megawati Koma. ICU RSPP. Valid 1.000 persen, harusnya dilihat secara utuh. Bahwa saudara Hersubeno menyatakan itu masih harus diverifikasi. Artinya Saudara Hersubeno sudah memberi catatan bahwa berita itu belum tentu benar. Jadi di mana hoax-nya?" kata Mangarahon Dongaran, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (16/9).

Laporan PDIP DKI atas Hersubeno Arief ke polisi dinilai salah alamat. Karena pernyataan Hersubeno Arief dinilai sebagai produk jurnalistik, PDIP DKI disarankan mengadu ke Dewan Pers.

"Kami menilai apa yang dilakukan DPD PDIP DKI Jakarta melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya tidak tepat," ucapnya.

Disarankan Lapor Dewan Pers

Mangarohan menyayangkan pelaporan PDIP DKI Jakarta terhadap jurnalisnya itu. Dia menilai laporan itu mengganggu kebebasan pers di Indonesia.

"Mengapa menyesalkan langkah hukum? Karena di negara hukum yang berdasarkan Pancasila, masih ada yang tidak mengerti dan memahami aturan perundang-undangan dan hukum, terutama yang mengatur kebebasan pers," katanya.

Selain itu, Mangarohan menyebut konten YouTube-nya itu adalah produk jurnalistik sehingga laporan polisi dari PDIP DKI itu dinilai salah sasaran.

"Bila dianggap ada yang tidak tepat pada pemberitaan sebuah media, hendaknya membawa kasus tersebut kepada Dewan Pers, bukan kepada polisi. Hal itu sesuai dengan MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri Nomor 2/DP/MoU/II/2017," katanya.


(mea/fjp)