Kecurigaan Ahli di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Hakim MK Jadi 15 Tahun

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 10:52 WIB
Zainal Arifin Mochtar
Zainal Arifin Mochtar (Ari Saputra/detikcom)

Sebelumnya, dosen FH UII Yogyakarta, Allan Fatchan, menggugat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK ke MK. Allan meminta batas minimal hakim konstitusi diturunkan dari minimal 55 tahun menjadi 47 tahun.

"Menyatakan Pasal I angka 6 yang menghapus Pasal 22 UU MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya'," demikian bunyi petitum Allan dalam berkas permohonannya.

Allan menilai UU MK yang baru itu berpotensi mengakibatkan hakim konstitusi tersebut terjebak dalam konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pembentuk UU. Sementara produk dari pembentuk undang-undang merupakan objek in litis dalam pengujian undang-undang di MK.

"Dengan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pembentuk undang-undang berpotensi mengganggu independensi dan impartialitas hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan 'kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'," paparnya.


(asp/knv)