Sebanyak 33 dari 65 anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan penggunaan hak angket terkait surat minta sumbangan yang diteken Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Salah satu pengusul hak angket menilai DPRD tak boleh diam karena surat itu bisa jadi sejarah kelam.
"Bila DPRD diam, maka besar potensi perkara ini akan menjadi catatan sejarah yang kelam Sumatera Barat pada pemerintahan daerah periode ini dan catatan tidak baik bagi generasi penerus," kata juru bicara pengusul hak angket, Irwan Afriadi, kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).
Anggota DPRD Sumbar asal NasDem ini menilai penggunaan hak angket harus dipandang sebagai langkah mengamankan Gubernur Sumbar dari pengaruh pihak-pihak di luar pemerintahan. Dia menilai persoalan surat minta sumbangan ini telah menjadi sorotan banyak pihak.
"Persoalan surat ini sudah menjadi perhatian khalayak luas. Adalah tugas kami di DPRD untuk mengawasi agar pelaksanaan pemerintah daerah terselenggaranya dengan baik, tertib, bersih, dan bebas KKN sesuai peraturan perundang-undangan," kata dia.
Irwan juga menyayangkan sikap Mahyeldi yang seolah-olah tak peduli terhadap pengajuan hak angket. Dia mengatakan usul penggunaan hak angket merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pihaknya sebagai anggota DPRD.
"Kami menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Kalau Gubernur tidak mempedulikan, tentu sangat sangat disayangkan. Tapi memang ini menjadi hak masing-masing," kata Irwan.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi merespons singkat pengusulan penggunaan hak angket terkait surat permintaan sumbangan tersebut. Dia mengaku akan mengikuti proses terkait pengajuan hak angket itu.
"Kita ikuti saja," kata Mahyeldi di Auditorium Kantor Gubernur, Selasa (14/9) petang.
Dia mengatakan DPRD memiliki hak angket. Mahyeldi tak banyak bicara soal pengajuan hak tersebut.
"Ya kan masing-masing kita punya hak," kata Mahyeldi.
"Kan aturan, jadi harus diikuti," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya
