.webp)
Sementara itu, untuk RUU Pemasyarakatan, Yasonna menyebut akan memperkuat reintegrasi hingga penguatan restorative justice. Konsep restorative justice itu, kata Yasonna, juga akan disesuaikan dengan RUU KUHP.
"Rencana UU Pemasyarakatan juga memperkuat konsep reintegrasi, serta konsep keadilan restorative yang barangkali dianut oleh sistem peradilan anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Jadi ini nanti sejalan dengan konsep restorative justice nanti KUHP kita, maka ini berbarengan dengan RUU Pemasyarakatan. Sehingga tidak jomplang antara konsep restorative justice yang diamanatkan nanti oleh KUHP, kita sudah menyiapkan dalam UU Pemasyarakatan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat adalah RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yasonna menyebut implementasi UU ITE selama ini berpotensi multitafsir.
"Empat, rencana undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Transaksi Elektronik. Karena implementasinya UU ITE mengalami persoalan-persoalan terkait pasal-pasal ketentuan pidana yang berpotensi multitafsir, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dilakukan perubahan kedua," sebutnya.
Terakhir adalah RUU tentang BPK. Yasonna menyebut RUU ini adalah usulan dari Komisi III DPR RI dalam rapat sebelumnya.
"Lima, rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Implementasi UU BPK sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 namun masih ada beberapa ketentuan yang perlu dibahas di sini," jelasnya.
"Namun hasil kesepakatan kami dengan pimpinan bahwa rencana undang-undang tentang perubahan nomor 15 tentang BPK kami minta diusulkan oleh DPR. Dengan demikian ini ini menjadi usul DPR," kata Yasonna.
(lir/gbr)
