Dinilai Strategis, Waket DPD Dorong Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Khoirul Anam - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 17:26 WIB
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
Foto: Dok DPD
Jakarta -

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono menilai RUU Daerah Kepulauan mendesak untuk segera dibahas. Menurutnya, RUU ini sangat strategis bagi daerah kepulauan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan.

Selain itu, kata dia, RUU Daerah Kepulauan merupakan ikhtiar menghadirkan negara di daerah kepulauan sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18A dan Pasal 18B.

Hal tersebut disampaikan Nono dalam pertemuan dengan Komite I DPD di Jakarta, pada Rabu (1/9).

"Pembentukan UU tentang Daerah Kepulauan adalah jawaban atas ketertinggalan daerah kepulauan yang disusun dengan pertimbangan (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga pengaturan hubungan antar pemerintahan perlu memperhatikan kekhususan-keragaman lokal, dan (2) pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Nono menjelaskan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan, terutama mengenai alokasi transfer anggaran dari pusat ke daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk. Selain itu, perlu diarahkan kepada pemulihan tata kelola wilayah (terutama di laut), kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus yang memadai dalam menjawab tuntutan percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

Ia menambahkan, RUU Daerah Kepulauan juga sejalan dengan tekad presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) dilakukan sebagai ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity)," lanjutnya.

Nono mengatakan RUU Daerah Kepulauan tidak bermaksud mengubah bentuk dan susunan pemerintahan. Di samping itu, hal ini juga tidak menghendaki suatu sistem pemerintahan khusus di daerah kepulauan.

Diketahui, RUU tentang Daerah Kepulauan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 usulan RUU Daerah Kepulauan dan akan segera dibahas dalam waktu dekat oleh pemerintah, DPR, dan DPD.

(prf/ega)