Anies Diingatkan Bayar Formula E 5 Tahun, PDIP: Bebani APBD hingga 2024

Dwi Andayani - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 07:16 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin konvoi mobil listrik dari GBK ke Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Anies konvoi menggunakan mobil listrik BMW i8.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Rengga Sancaya-detikcom)
Jakarta -

Tengah beredar surat yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembayaran commitment fee penyelenggaraan balap Formula E selama 5 tahun. PDIP DKI menyatakan hal ini salah satu yang akan digali dalam interpelasi Formula E.

"Ini justru yang ingin kami gali dari hak interpelasi kami. Bagaimana kontrak yang dibuat antara pemprov DKI dengan FEO," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Ima menilai posisi Pemprov DKI tidak kuat dalam kontrak bersama Formula E. Menurutnya perlu adanya perhitungan bila nantinya terjadi gugatan masalah pembayaran commitment fee.

"Saya mendapat kesan Pemprov ini posisinya tidak kuat dalam kontrak tersebut. Dan surat dari Dispora itu kan jika dicerna seperti surat penegasan bahwa jika ada permasalahan di kemudian hari, mereka enggan untuk disalahkan," kata Ima.

"Kalau pun digugat, ya kita harus berhitung, mana kerugian paling minimal yang bisa kita dapatkan. Jangan sampai terus membebani APBD DKI Jakarta. Di mana APBD DKI seharusnya untuk pelayanan publik malah dihamburkan untuk balapan mobil," sambungnya.

Commitment fee Formula E diketahui perlu dibayarkan selama 5 tahun berturut-turut. Menurut Ima hal ini akan membebani pemerintahan DKI pada masa berikutnya.

"Ini sudah jelas akan membebani pemerintahan DKI berikutnya, yang sama-sama kita tahu Gubernur selesai di 2022 tetapi kontrak dan harus bayar commitment fee formula E membebani APBD DKI sampai dengan 2024," kata Ima.

Ima juga menilai Kadispora sudah mengingatkan agar tidak program yang dibuat melebihi masa jabatan. Namun menurut Ima hal ini tidak dipatuhi oleh Anies.

"Sebetulnya Kadispora sudah mengingatkan bahwa jangan membuat program yang melewati masa jabatan seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Namun rupayanya peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Gubernur sehingga masalahnya menjadi rumit sekarang ini," tuturnya.

Senada dengan Ima, anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai surat tersebut mengingatkan bahwa uang yang dikeluarkan untuk Formula E tidak sedikit. Selain itu pelaksanaan Formula E juga dinilai tidak sesuai dengan aturan, serta keputusan Anies yang kurang rasional terkait Formula E.

"Surat itu jelas mengingatkan bahwa uang yang akan keluar sangat besar, juta pound totalnya, dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena melanggar aturan yang lebih tinggi. Tahun jamak (multi years) dan kemungkinan kalau bermasalah bisa jadi harus masuk ke arbitrase," kata Gilbert.

"Tetapi semua jadinya ditabrak, dan sekarang rakyat DKI tersandera dengan keputusan Gubernur yang saya lihat kurang rasional. Kurang menggunakan akal sehat sewaktu memutuskan," sambungnya.

Simak video 'Penjelasan Wagub Soal Beredarnya Surat Anies Wajib Lunasi Fee Formula E':

[Gambas:Video 20detik]