Isu dugaan peretasan (hacking) hingga pencurian data belakangan kian marak. Maraknya isu keamanan siber ini membuat urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mencuat kembali. Pembahasan RUU PDP mentok karena beda pendapat DPR dan pemerintah soal lembaga pengawas.
Sebagaimana diketahui, isu pencurian data pribadi sudah marak terjadi. Pada bulan Mei 2021 lalu, warga dibuat heboh dengan dugaan kebocoran data WNI yang diduga data peserta BPJS Kesehatan.
Kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjadi identik dengan data kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Indikator seperti kode-kode nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran menunjukkan kecenderungan tersebut. Kominfo pun mengkonfirmasi bahwa data yang tersebar di media sosial itu identik dengan data BPJS.
Selanjutnya, pada 3 September lalu Sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di Twitter. Beredarnya sertifikat tersebut dikaitkan dengan bocornya data di aplikasi PeduliLindungi.
Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Akhirnya, untuk sementara Kemenkes menutup data pejabat di PeduliLindungi.
Terbaru, ada dugaan pembobolan data terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh hacker China. BIN yang disebut-sebut kemudian membantah servernya menjadi salah satu yang ikut diretas.
"BIN saat ini terus mendalami dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kebenaran informasi peretasan server BIN maupun K/L lainnya. Namun demikian, hingga saat ini server BIN masih dalam kondisi aman terkendali dan tidak terjadi hack sebagaimana isu yang beredar bahwa server BIN diretas hacker asal China," kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: BIN: Kami Diserang itu Wajar |
Wawan mengungkapkan, BIN selalu melakukan pengecekan server secara berkala. Pengecekan itu, lanjutnya, untuk memastikan server BIN aman.
"BIN selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem yang berjalan termasuk server untuk memastikan bahwa server tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Kendati demikian, BIN menilai serangan siber terhadap lembaganya adalah hal yang wajar. Sebab, BIN selama ini terus bekerja menjaga kedaulatan Indonesia.
Melihat maraknya isu kebocoran data dan peretasan ini, pengesahan RUU PDP menjadi semakin penting. Kendati demikian, RUU terakhir kali dibahas pada bulan April 2021 lalu. Dirangkum detikcom, Selasa (14/9/2021) berikut ini perjalanan RUU PDP sejauh ini:
Simak video 'Data Pribadi Jokowi Bocor, Apa Kabar RUU PDP?':
