Catatan Epidemiolog soal PPKM Diperpanjang: Testing-Vaksinasi Lansia

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 07:32 WIB
Jakarta -

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali hingga 20 September. Dalam perpanjangan PPKM selama sepekan ini, ada sejumlah catatan dari epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman.

Dia awalnya menyebut bahwa PPKM atau kebijakan pembatasan serupanya jelas memiliki efektivitas dan manfaat yang sudah terbukti di banyak tempat. Kebijakan itu pun memang sudah sesuai saran dari WHO.

"Ini strategi yang efektif dalam setiap wabah dan pada saat ini kita mengadop dan banyak negara hampir semua negara adop apa yang direkomendasikan WHO itu PHSM dalam bentuk PPKM berlevel, ini efektif dengan beberapa catatan," kata Dicky kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Dicky menilai perpanjangan PPKM itu penting dan masyarakat harus memahami bahwa PPKM sebagai penjaga selama masa pandemi belum berakhir. Menurutnya, dengan pembatasan seperti PPKM maka aktivitas masyarakat bisa terus dilakukan, tapi dengan aturan.

"Jadi selama masa pandemi akan kita perlukan PPKM. Jadi ini kayak berlalu lintas, ya ada polisi, ada rambu-rambu lalu lintas, kan supaya tertib," ujarnya.

Testing, Tracing, dan Treatment Mengkhawatirkan

Lalu dia membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dalam menjalankan PPKM demi mengendalikan penyebaran virus. Dia menyoroti tentang menurunnya intervensi terkait aturan penerapan testing, tracing, dan treatmen atau 3T.

"Sangat penting juga untuk semua daerah kabupaten/kota, provinsi untuk terus meningkatkan penguatan intervensi 3T. Karena ini masih di banyak provinsi mayoritas masih lemah, tesnya masih rendah sekali dan ini mengkhawatirkan. Bicara Covid-19 untuk memutus transmisi perlu ada rangkaian testing, tracing dengan isolasi karantina yang efektif," katanya.

Menurut Dicky, walaupun berdasarkan laporan pemerintah Indonesia bahwa positivity rate semakin baik, tapi harus pahami bahwa itu terjadi di tengah minimnya testing. Dicky menyebut hal itu menjadi kontradiktif dengan case vatality rate Indonesia yang tertinggi di Asean hakni 4,4%.

"Ini berarti ada ketidaksesuaian secara logika program. Karena kematian itu indikator keparahan pandemi dan itu indikator telak, jadi kalau muncul berarti ada masalah di hulu sampai hilir. Jadi data yang disebut data test positivity rate jadi nggak berkolerasi dengan seiring data kematian," ucapnya.

"Ini yang harus ditelusuri ada apa? Karena kalau bicara kematian itu menunjukkan ini situasinya parah serius, jangan kan banyak, satu kematian itu aja udah jadi fatal," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: