Sidang Dakwaan AKP Robin

Cara Eks Penyidik KPK Tagih Suap: Yang di Atas Lagi Butuh Uang

Zunita Putri - detikNews
Senin, 13 Sep 2021 11:00 WIB
AKP Robin
Sidang dakwaan mantan penyidik KPK AKP Robin (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -

Salah satu pemberi suap ke AKP Stepanus Robin Pattuju adalah M Syahrial sewaktu aktif sebagai Wali Kota Tanjungbalai. Saat bertransaksi uang haram, AKP Robin yang merupakan mantan penyidik KPK itu sempat membawa-bawa soal 'atasan' agar uang dari Syahrial mengalir lancar.

Dari surat dakwaan disebutkan awalnya AKP Robin dikenalkan pada M Syahrial oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Pertemuan Syahrial dan Robin itu terjadi di rumah dinas Azis Syamsuddin di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Syahrial lantas bercerita pada AKP Robin soal perkara yang menjeratnya di KPK yaitu kasus dugaan korupsi terkait jual-beli jabatan. Syahrial pun meminta pada AKP Robin agar kasus yang tengah dalam penyelidikan KPK itu untuk tidak ditingkatkan ke penyidikan. AKP Robin lalu menggandeng rekannya, Maskur Husain, yang seorang pengacara untuk membantunya.

"Bahwa Terdakwa kemudian membahas kasus-kasus yang melibatkan M Syahrial dengan Maskur Husain, dan akhirnya mereka sepakat untuk membantu M Syahrial dengan imbalan sejumlah uang. Akhirnya disepakati antar mereka besaran imbalan adalah sejumlah Rp 1.700.000.000 yang diberikan secara bertahap," kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).

Uang itu dikirim ke rekening atas nama Riefka Amalia yang merupakan adik dari teman wanita AKP Robin. Jaksa menyebut AKP Robin yang mengendalikan penuh rekening tersebut, hanya saja rekening itu bukan atas nama AKP Robin.

Dalam perjalanannya AKP Robin sempat membawa nama 'atasan' saat meminta uang ke Syahrial. Namun jaksa KPK tidak membeberkan lebih detail tentang itu.

"Bahwa awalnya pada bulan November 2020, M Syahrial hanya mengirim uang sejumlah Rp 350.000.000, sehingga pada bulan Desember 2020 terdakwa meyakinkan M Syahrial agar segera mengirim sisa uang yang telah disepakati dengan kata-kata 'karena di atas lagi pada butuh bang'," tutur jaksa.

Adapun total suap yang diberikan Syahrial ke AKP Robin secara bertahap senilai Rp 1,695 miliar. Uang itu kemudian dibagi dengan Maskur Husain. AKP Robin mendapat Rp 490 juta, sedangkan Maskur mendapat Rp 1,205 miliar.

Selain itu, AKP Robin juga mendapat privilege dari Syahrial, yakni Robin pernah meminjam mobil dinas milik Pemkot Tanjungbalai merek Toyota Kijang Innova tahun 2017 dengan plat nomor BK1216Q. Peminjaman mobil itu dilakukan sejak 22 Desember 2020 hingga 13 April 2021.

Lebih lanjut, jaksa juga menyebut AKP Robin memberikan informasi kedatangan penyidik KPK di Tanjungbalai ke Syahrial. Hal itu bertentangan dengan pekerjaan Robin selaku penyidik KPK.

"Bahwa pada sekitar awal November 2020, M Syahrial mendapat informasi Tim Penyidik KPK akan datang ke Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Tanjungbalai, untuk itu M Syahrial lalu menghubungi dan meminta Terdakwa mengecek kebenaran hal tersebut. Atas informasi ini, Terdakwa kemudian menyampaikan benar ada tim Penyidik KPK akan datang ke Kabupaten Labuhanbatu Utara tetapi tidak akan datang ke Kota Tanjungbalai karena sudah diamankan oleh Terdakwa," sebut jaksa.

Beri Info ke Azis Syamsuddin

AKP Robin juga disebut jaksa memberi informasi terkait kasus jual beli jabatan di Tanjungbalai ini ke Azis Syamsuddin. Robin memberi tahu kasus ini naik ke tingkat penyidikan ke Azis Syamsuddin, padahal Robin mengetahui kasus ini berkaitan dengan Azis Syamsuddin.

"Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sore hari, M Syahrial menginformasikan kepada Terdakwa dan Azis Syamsuddin bahwa ternyata kasus jual beli jabatan yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan dengan mengirim foto surat panggilan saksi terhadap Azizul Kholis atas perkara terkait, dan Terdakwa lalu menyampaikan bahwa hal tersebut akan ia bicarakan dengan timnya," kata jaksa KPK.

Atas perbuatannya itu AKP Robin terancam pidana dalam Pasal Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Simak juga 'Dewas KPK Pecat Penyidik Stephanus Robin Prattuju Penerima Suap':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/dhn)