Komnas Perempuan Dukung Judul RUU PKS Diganti, Ini Alasannya

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 10 Sep 2021 11:22 WIB
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Simpul untuk Pembebasan Perempuan melakukan unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi para perempuan seperti pengesahan RUU PKS dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan serta penuntasan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.
Foto: RUU PKS dituntut disahkan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Alasan Baleg Ganti Judul RUU PKS

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan, pergantian nama itu dilakukan setelah ada diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari para pakar, Komnas Perempuan, hingga MUI.

"Maka kemudian biar lebih membumi akhirnya kita pilih RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Willy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Willy menilai RUU TPKS--sebelumnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual--akan menjadi undang-undang yang berpihak kepada korban karena sejauh ini UU yang sudah ada mengatur kekerasan seksual secara terbatas. Willy mengatakan pergantian nama RUU agar penegakan hukum kasus kekerasan seksual menjadi lebih mudah.

Draf awal RUU TPKS kini berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, di mana Bab I berisi Ketentuan Umum dan soal Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada Bab II.

Ada 4 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS, yaitu pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Saat ini, tahapan pembahasan RUU TPKS sedang menunggu penyelesaian pemberian catatan dari fraksi-fraksi di DPR untuk kemudian akan dibahas dalam Panja. Baleg menegaskan siap memprioritaskan penyelesaian RUU TPKS.


(rdp/gbr)