Round-Up

Kecaman di Mana-mana Saat RUU PKS Salin Rupa

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 22:34 WIB
ruu pks di cfd
Ilustrasi desakan pengesahan RUU PKS (Foto: 20Detik)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi salah satu RUU yang dinanti-nanti pengesahannya. Namun, bukan membawa kabar gembira, DPR RI justru membuat kecewa lantaran RUU PKS berganti rupa.

Dalam draf terbaru, diksi 'penghapusan' pada judul RUU dihapus. Tak hanya itu, definisi 'pemerkosaan' diperhalus menjadi 'pemaksaan hubungan seksual'. Draf terbaru ini muncul setelah Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan draf RUU PKS pada Senin (30/8/2021).

Diksi 'Penghapusan' Dihapus

Tim Baleg DPR RI menghilangkan kata 'Penghapusan' pada judul draf RUU PKS, dan menggantinya dengan 'Tindak Pidana. Alasannya, frasa itu digunakan karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan Tindakan Pidana Khusus.

"Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judul sebaiknya menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ungkap anggota Tim Ahli Baleg DPR RI Sabari Barus dalam keterangan tertulis di laman DPR.

Hanya Ada 4 Jenis Kekerasan Seksual

Draf terbaru ini juga hanya mengakui 4 jenis kekerasan seksual yang semula ada 9 jenis. Ke-4 kekerasan seksual itu adalah: 1) Pelecehan Seksual (fisik dan nonfisik); 2) Pemaksaan Kontrasepsi; 3) Pemaksaan Hubungan Seksual; dan 4) Eksploitasi Seksual.

Padahal pada naskah RUU PKS sebelumnya, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual (Pelecehan Seksual, Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, dan Eksploitasi Seksual).

Bentuk kekerasan itu didasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.

Kata 'Perkosaan' Dihapus

Kata 'perkosaan' juga dihilangkan dalam draf RUU PKS yang bersalin rupa menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPR memilih memakai bahasa 'pemaksaan hubungan seksual' daripada kata 'perkosaan'.

Hal tersebut dimuat dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Baleg Pasal 4 yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Kecaman ramai bergulir akibat RUU PKS bersalin rupa. Simak selengkapnya di halaman berikut.

Saksikan video 'Baleg DPR Sebut KUHP Belum Komprehensif Atur Tindak Pidana Seksualitas':

[Gambas:Video 20detik]