DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah Sidang Organisasi Parlemen Dunia di 2022

Inkana Putri - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 19:25 WIB
DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden IPU Duarte Pacheco/Foto: Dok. DPR RI
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI resmi menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly pada 2022. Adapun hal ini ditandai melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara DPR RI dengan IPU.

"Saya ingin menyampaikan sekali lagi kesiapan DPR RI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan IPU General Assembly 2022," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Presiden IPU Duarte Pacheco di sela Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria, Selasa (7/9). Di kesempatan tersebut, keduanya menjadi saksi penandatanganan MoU oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen IPU Martin Chungong.

Dalam MoU tersebut, pelaksanaan IPU General Assembly akan digelar di Bali pada 20-24 Maret 2022. Kegiatan ini akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan sesuai dengan perkembangan penyebaran virus di awal 2022.

Menurut Puan, penyelenggaraan IPU General Assembly 2022 di Bali akan bernilai strategis. Mengingat hal ini dapat mendorong optimisme berbagai negara dalam mengatasi pandemi.

"Pertama karena memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari suasana pandemi," katanya.

Kedua, lanjut Puan, IPU General Assembly 2022 dapat mendorong proses percepatan pemulihan ekonomi dunia mulai dari. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat dunia melihat dampak positif distribusi vaksin, dan arah pemulihan ekonomi yang semakin jelas di 2022.

"IPU Assembly 2022 diharapkan memberi dorongan mempercepat proses pemulihan tersebut," ujarnya.

DPR RIKetua DPR RI Puan Maharani saat menjadi panelis dalam Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina Foto: Dok. DPR RI

Ketiga, kata Puan, pertemuan IPU General Assembly 2022 juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerja sama antarparlemen. Salah satunya dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, termasuk dalam penanganan pandemi.

Terlebih saat ini Indonesia dianggap telah melewati puncak Gelombang Kedua serangan virus Corona varian Delta dan menekan kondisi pandemi. Selain itu, tingkat vaksinasi di Bali, provinsi tempat akan digelarnya acara juga sudah sangat tinggi.

"Dan juga best practices bagaimana langkah terbaik dalam menangani pandemi dan melakukan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi," katanya.

Di sisi lain, Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai kehadiran Puan di acara 5WCSP merupakan etika yang menjunjung nilai budaya timur. Selain itu, hal tersebut penting untuk memastikan DPR sebagai tuan rumah IPU General Assembly 2022.

"Ini adalah etika umum yang berlaku dalam hubungan antarmanusia sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran kita. Tidak elok ketika kita membutuhkan tamu kita datang (di Bali 2022), tapi kita tidak datang di acara mereka (5WCSP)," ungkapnya.

Lebih lanjut Emrus menyebut hadirnya Pun juga membawa misi keadilan vaksin COVID-19 dalam konferensi tersebut. Pasalnya, pertemuan 5WCSP turut dihadiri oleh para ketua parlemen dari negara-negara yang memproduksi vaksin.

"Saya kira (kehadiran Puan) sangat urgent dan penting. Karena pertemuan di 5WCSP, ketua-ketua parlemen sedunia ada di sana, termasuk ketua-ketua parlemen yang negaranya memproduksi vaksin," tambahnya.

Selain itu, Emrus menyampaikan kehadiran Puan menjadi langkah tepat untuk menjalin relasi dengan para ketua parlemen dunia. Dengan demikian, ini akan memudahkan Indonesia untuk memperoleh pasokan vaksin yang hingga saat ini masih harus impor dari negara lain.

Soal stok vaksin, Emrus menyebut DPR RI harus memainkan peranan sesuai fungsi dan tugasnya, termasuk dalam memperoleh vaksin bagi rakyat. Hal ini mengingat persetujuan ekspor impor vaksin dilakukan melalui diskusi antarparlemen.

"Suatu negara dalam mengambil keputusan harus berdiskusi dengan parlemen mereka. Kalau antarpimpinan parlemen sudah berdiskusi, maka akan ada kemudahan terhadap ekspor-impor vaksin," katanya.

"Karena ketua parlemen yang negaranya memproduksi vaksin akan memberi persetujuan atau membantu mendorong pemerintah negaranya agar vaksin dikirimkan ke negara tertentu," tambahnya.

Terkait hal ini, Emrus juga membandingkan upaya diplomasi vaksin yang dilakukan sejumlah menteri, seperti Menlu Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mendatangi berbagai negara.

Menurutnya, perjalanan resmi Puan ke Austria juga merupakan misi kemanusiaan layaknya diplomasi vaksin. Sebab, hal tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat agar memperoleh tambahan pasokan vaksin melalui diplomasi parlemen internasional.

"Ketika eksekutif pergi melakukan diplomasi vaksin tidak dikritik, padahal keputusan suatu negara adalah keputusan demokratis di mana ada pemerintah dan parlemen. Jadi posisi parlemen itu kuat di negara-negara demokrasi," jelas Emrus.

"Bu Puan akan memperjuangkan vaksin untuk semua orang, khususnya rakyat Indonesia. Beliau berani menembus risiko menghadapi kemungkinan terkena COVID-19 di perjalanan, demi kepentingan rakyat," pungkasnya.

(akn/ega)