Pemprov Kalteng Minta KLHK Koordinasi soal Izin Penebangan Hutan

Erika Dyah - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 20:25 WIB
Pemprov Kalteng
Foto: Pemprov Kalteng
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyegel sementara ribuan kayu log diduga ilegal di lokasi pelabuhan terminal khusus, Pahandut Seberang, Palangka Raya. Untuk sementara, ribuan kayu yang berada di atas tongkang maupun tebing belum diizinkan untuk loading.

Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan dokumen dari ribuan kayu milik milik PT Hutan Produk Lestari ini. Ia mengatakan pihaknya juga akan memastikan bagian mana saja yang sudah berizin dan diduga masih belum.

Saat melakukan pengecekan kayu diduga ilegal logging di Sungai Kahayan, Sugianto mengungkap berdasarkan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI), surat keputusan (SK) yang ada memang sah.

"Beberapa dokumen yang kita periksa itu tidak sesuai barcodenya. Saat ini tim masih kita telusuri dan menghitung berapa total kayu yang diangkut keluar Kalteng. Intinya kita mengecek pajaknya untuk negara dan daerah. Jangan sampai banyaknya SDA keluar, tapi hasil untuk daerah tidak ada, ini yang kami tingkatkan lagi pengawasanya," kata Sugianto dalam keterangan tertulis, Senin (6/9/2021).

Sugianto berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak begitu saja lagi mengeluarkan izin HTI. Sebab ia menilai yang dirugikan dari HTI adalah masyarakat Kalteng.

Menurutnya, HTI membuat hutan di Kalteng habis, banjir terjadi di mana-mana, dan para pengusaha tutup mata serta tidak peduli dengan warga sekitarnya.

"Harapannya dalam setiap mengeluarkan izin HTI, daerah dilibatkan. Jangan tiba-tiba investor banyak masuk. Namun daerah tidak mengetahuinya. Kami ingin dilibatkan, bukan karena ingin melakukan pemungutan liar. Tapi biar kami mengetahui dan bisa mengawasi HTI ini," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dari Palangka Raya, Das Barito sampai Murung Raya itu sudah keluar izin HTI. Berdasarkan penelusuran pemerintah provinsi, ditemukan pula sekitar 800 ribu HTI dan banyak sekali yang tidak aktif.

"Yang tidak aktif ini mohon dicabut oleh dirjen KLHK. Jangan dibiarkan terus di sini. Agar ada manfaatnya untuk daerah dan masyarakat," ujarnya.

Sugianto pun menyebutkan pihaknya telah meminta Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng untuk melakukan pendataan jumlah HTI yang tidak aktif di Kalteng supaya dapat dicabut izinnya. Ia meminta agar HTI ini tidak dibiarkan beroperasi di Bumi Tambun Bungai tapi merusak hutan, apalagi berdampak negatif untuk daerah terutama masyarakat.

"Jika data HTI yang tidak aktif ini saya dapatkan. Saya akan melaporkannya ke Menteri, untuk ditindak lebih lanjut," papar Sugianto.

Sugianto pun meminta kepada pengusaha HTI yang mengambil kayu dari Kalteng untuk menanam kembali setelah melakukan penebangan. Ia berharap agar hutan Kalteng jangan sampai gundul dan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di mana-mana.

"Kita akan periksa legalitasnya HTI ini dari hulu ke hilir. Hulunya kita periksa izin HTInya dari KLHK, betul tidak cara penebangannya betul tidak diameternya. Dalam satu bulan ini semua DAS kita masuki. Saya perintahkan dinas perhubungan dan pihak terkait untuk masuk semua DAS memeriksa ini. Kita minta bantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersama sama melakukan pengecekan, baik kehutanan, perkebunan dan juga pertambangan," pungkasnya.

(mul/ega)