HNW Ungkap Prestasi Oposisi di Tengah Mayoritas Parpol Koalisi

Eqqy Syahputra - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 18:47 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan konstitusi di Indonesia tidak mengatur soal oposisi. Namun, keseimbangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan kehadiran dan kontribusi oposisi atau kelompok politik di luar koalisi pemerintah.

Hidayat menegaskan berbagai partai dan anggota dewan yang beroposisi akan berperan menyelamatkan praktek demokrasi di Indonesia dengan melakukan prinsip check and balances serta melaksanakan amanat rakyat. Hal itu perlu dilakukan agar demokrasi tetap dalam koridor Pancasila dan UUD 1945.

Apabila ada pihak yang mempertanyakan kegunaan oposisi di tengah mayoritas mutlak partai di parlemen yang berkoalisi dengan pemerintah, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aturan konstitusional bahwa DPR juga berperan untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah, tidak peduli dari mana latar organisasi politik anggota DPR tersebut.

"Partai koalisi memang berjumlah 85 persen di DPR, namun apakah itu akan efektif dalam meloloskan semua maunya koalisi, dan membuat peran Partai nonkoalisi menjadi tidak diperlukan?" ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (6/5/2021).

Dalam pertemuan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS se-Jakarta Selatan pada Minggu (5/8) kemarin, Hidayat juga menegaskan meski jumlah partai oposisi sedikit, berbagai capaian telah berhasil dilakukan, bahkan juga mendapat dukungan dari berbagai Partai non oposisi.
Sebagai contoh, PKS dan Demokrat yang di luar koalisi berhasil menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. RUU tersebut saat ini bahkan sudah tidak ada dalam Prolegnas.

"Kami juga tegas menolak amandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," ujar Hidayat.

Hidayat melanjutkan beberapa keberhasilan parpol non-koalisi di antaranya yakni kala kritikan PKS bersama berbagai elemen masyarakat diterima oleh Pemerintah, seperti soal Perpres Investasi Miras.

"Perpres tersebut kemudian ditarik dan diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Hal itu disebabkan kerasnya suara penolakan dari parlemen dan masyarakat," kata Hidayat.

Selain itu, ada juga kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang menghilangkan frasa agama. Juga Kamus Sejarah yang tidak mencantumkan banyak tokoh umat Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.

"Kebijakan itu akhirnya dikoreksi, setelah ada kritikan yang keras dari oposisi di parlemen dan berbagai ormas yang ada di masyarakat," lanjut Hidayat.

Hidayat menambahkan apabila ada yang mempertanyakan kegunaan oposisi di parlemen, maka bukti-bukti di atas hanyalah sedikit dari banyak contoh dari bukti yang ada. Meski begitu, Hidayat mengakui jumlah suara masih sangat mempengaruhi kebijakan di DPR RI.

Kendala voting juga dapat menjadi bahan pengingat tanggung jawab rakyat ketika mempergunakan kedaulatannya memilih wakil-wakil mereka di DPR. Selaku partai oposisi, Hidayat menegaskan PKS akan terus berusaha menjaga dan menegakkan konstitusi dan demokrasi.

Hal itu dibuktikan dengan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun usulan referendum yang tidak memiliki landasan hukum di Indonesia. Selain itu, dari dalam Parlemen, PKS juga terus menyuarakan aspirasi rakyat mengenai rencana perpindahan ibu kota negara. Selain payung hukumnya belum ada, juga prioritas anggaran dan perhatian negara mestinya untuk atasi COVID-19.

"PKS akan menolak itu semua dengan argumentasi yang kuat dan konstitusional yang membawa maslahat yang lebih baik bagi Rakyat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan amanat rakyat Indonesia pemilik kedaulatan," pungkas Hidayat.

Lihat Video: Soal Gabung ke Koalisi Pemerintah, Zulhas: Sikap PAN Kritis Tapi Solutif

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)