.webp)
SETARA Institute menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 'lembek' merespons peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). SETARA menyoroti Mendagri yang belum memberikan pernyataan terkait kasus itu.
"Saya setuju dengan Mas Yendra (jubir jemaat Ahmadiyah) tadi yang memberikan sindiran jelas bahwa Kemendagri terutama Pak Mendagri Menteri Tito itu sampai detik ini tidak memberikan pernyataan," kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan, saat jumpa pers virtual, Senin (6/9/2021).
"Secara umum kalau kita lihat respons Kementerian Dalam Negeri ini bisa kita anggap itu pihak di pusat yang paling lembeklah. Jadi Menteri Dalam Negeri paling lembek merespons tragedi 3 September itu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Halili melihat peristiwa tersebut dari perspektif makro dan mikro. Dari perspektif makro, kata Halili, Kemendagri harus mengambil peran besar terkait kebebasan beragama di setiap daerah.
"Makro dalam artian kalau kita cek tentang kebebasan beragama dalam keyakinan pemerintah daerah, itu merupakan aktor real pelanggaran kebebasan beragama. Jadi dalam konteks makro semacam itu, Kementerian Dalam Negeri memang berada dalam posisi tidak boleh tidak, dia harus mengambil peran yang besar gitu ya," ujarnya.
Sedangkan dalam konteks mikro, Halili melihat perusakan masjid Ahmadiyah bukan suatu peristiwa yang terjadi begitu saja. Peristiwa tersebut menurutnya adalah hasil dari kegagalan pemerintah kabupaten yang tidak bisa menjamin kebebasan beragama warganya.
"Yang kedua dalam konteks mikro, di Sintang tentu tanggal 3 September itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, dia resultante dari kegagalan pemerintah Kabupaten untuk memastikan tidak ada diskriminasi beragama terhadap seluruh warga negara termasuk komunitas Ahmadiyah di sana," ucapnya.
Kemendagri Diminta Tegur Keras Pemda
Halili meminta Kemendagri menyampaikan pernyataan yang keras dan tegas terkait permasalahan tersebut kepada pemerintah kabupaten dan daerah. Dia ingin pesan yang disampaikan itu bisa membuat terang permasalahan.
"Apa yang dilakukan oleh Kemendagri dalam konteks ini pertama memberikan statement publik yang tegas keras agar ada efek jera kepada pemerintah Kabupaten dan pemerintah Daerah. Pesan itu harus erat keras terang benderang," imbuhnya.
Simak progres penanganan kasus ini di halaman selanjutnya.
