Ma'ruf Minta Pemda-Tokoh di Kalbar Dialog Cari Solusi Kasus Ahmadiyah

Wakil Presiden Maruf Amin di acara MUKISI — Wapres Ma'ruf Amin (Dok. Setwapres)

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Ma'ruf Amin meminta agar kerukunan antarumat beragama dikedepankan.

"Jadi pertama Wapres itu merespons agar kerukunan antarumat beragama itu harus tetap tegak. Terjadi perbedaan faham, terjadi perbedaan pendapat, saya kira penyelesaiannya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang prosesnya itu menjadikan yang kemudian pihak lain dirugikan, atau melanggar hukum dan seterusnya," kata juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah, kata Masduki, harus mengedepankan dialog. Masduki menyebut persoalan Ahmadiyah ini sudah mengemuka saat Ma'ruf Amin masih menjabat pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena pendekatan yang sifatnya dialog harus diutamakan. Kita tahu dari dulu bahwa masalah Ahmadiyah itu mulai sejak Wapres menjadi Pimpinan di MUI itu memang selalu menimbulkan perbedaan-perbedaan pemahaman. Tetapi timbulnya perbedaan pemahaman itu tidak boleh menjadikan sebab kemudian terjadinya permusuhan," kata dia.

Namun Masduki mengatakan Ma'ruf Amin meminta supaya proses hukum tetap dilakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum saat perusakan masjid itu. Sementara untuk penyelesaian jangka panjang mengenai Ahmadiyah ini, Ma'ruf meminta Pemda dan tokoh masyarakat melakukan dialog.

"Jadi dalam hal ini Wapres minta supaya tetap ada penegakan hukum, ketegasan hukum dari pihak pemerintah setempat," katanya.

"Lalu kemudian yang kedua kalau bisa dilakukan dialog dan harmonisasi. Jadi dipertemukanlah, direkonsiliasilah antartokoh masyarakat yang berbeda itu. Pemda, tokoh masyarakat di situ bisa menjadi peran-peran kunci untuk memainkan dialog untuk harmonisasi, kerukunan di situ," imbuhnya.

Ma'ruf Amin meminta perbedaan itu tidak dijadikan alasan untuk menimbulkan konflik. Dia menyebut Indonesia adalah negara yang beragam.

"Intinya Wapres concern dengan persoalan kerukunan. Jadi perbedaan-perbedaan seperti itu hendaknya tidak dijadikan alasan untuk kemudian berkonflik lebih jauh. Karena kita dari awal adalah negara yang semuanya itu berbeda, sukunya, agamanya kelasnya, macam-macam berbeda, tapi tok bisa bersatu karena ada keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu yang tetap dijaga bersama-sama," jelas Masduki.

Diketahui, ratusan orang diduga merusak masjid Ahmadiyah hingga bangunan di Sintang. Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka perusakan Masjid Ahmadiyah itu.

"Kita sudah tetapkan 9 orang sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go saat dimintai konfirmasi, Senin (6/9).

Donny mengatakan aksi tersebut diduga dipicu warga yang kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional masjid. Padahal, kata Donny, mereka menuntut agar masjid itu dibongkar.

"Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional di tempat ibadah. Sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya