Terpidana Korupsi Eks Panitera PN Tangerang Gugat UU Tipikor ke MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 15:17 WIB
Panitera Pengganti PN Tangerang Tuti Atika jalani pemeriksaan di KPK. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri.
Tuti Atika saat diperiksa KPK. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Terpidana korupsi Tuti Atika menggugat UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selaku mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, ia tidak terima disamakan dengan hakim sehingga hukumannya dirasakan sama berat dengan hakim Wahyu Widya Nurfitri.

Kasus bermula saat KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Widya pada 2018. Tuti juga diamankan dalam kasus ini. Singkat cerita, keduanya diadili dan diputuskan telah melakukan korupsi karena menerima uang dari pihak berperkara.

Akibat perbuatannya, Wahyu Widya dihukum 5 tahun penjara dan Tuti selama 4 tahun penjara. Vonis itu di bawah tuntutan jaksa KPK yang menuntut Wahyu Widya selama 8 tahun penjara dan Tuti selama 4 tahun penjara. Hukuman itu tidak berubah, baik di tingkat banding dan kasasi maupun PK.

Belakangan, Tuti tidak terima dan menggugat ke MK. Ia tidak terima atas apa yang dialaminya.

"Menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf c UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diberlakukan kepada bawahan/anak buah yang hanya diperintah atasan atau pejabat yang sah dan berwenang, karena bisa saja terjadi kepada pembantu rumah tangga, maupun sopir dari pelaku korupsi," demikian bunyi petitum Tuti yang dikutip detikcom dari website MK, Senin (6/9/2021).

Tuti meminta Pasal 12 huruf c hanya diberlakukan untuk pelaku utama tindak pidana korupsi. Sebab, di birokrasi mana pun, kata Tuti, seorang bawahan tidak berani menolak perintah atasannya.

"Menyatakan pemohon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Membebaskan pemohon dari segala hukuman," ujarnya.

Tuti merasa hukumannya makin sangat berat. Di mana ia mendapatkan surat pemecatan pada 22 Desember 2019, tetapi diminta mengembalikan gaji yang diterima sejak Maret 2019 sebesar Rp 25 juta.

"Akibat diberhentikan tidak dengan hormat, pemohon tidak memperoleh hak pensiun. Padahal, masa kerja lebih dari 31 tahun. Dan kami pun sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan sekolah, karena suami pemohon sudah sangat lama pensiun," ucapnya.

(asp/mae)