Ketua DPRD Solok, Dodi Hendra menolak mentah-mentah mediasi dengan Bupati Epyardi Asda dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Dodi siap bertarung dengan Epyardi di pengadilan.
"Pintu damai sudah tertutup. Kita bertemu di pengadilan saja," kata Dodi kepada detikcom, Minggu (5/9/2021).
Polda Sumbar telah menjadwalkan agenda pemeriksaan Epyardi pada pekan depan. Dodi mengaku juga sudah menerima surat pemanggilan dan siap memenuhi panggilan.
"Saya sangat menghargai apa yang dilakukan aparat hukum Polda Sumbar. Saya juga sudah menerima surat untuk datang ke polda. Insyaallah saya siap datang," ucapnya.
Awal Mula Kasus
Dodi melaporkan Epyardi ke Polda Sumbar pada 9 Juli 2021 lalu. Laporan tersebut dilayangkan karena Epyadri diduga membuat dan menyebarkan video ke sebuah grup WhatsApp yang dinilai berisi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
"Postingan itu disebar hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, dan saya baru tahu setelah dua hari postingan itu disebar karena banyak yang nelpon ke saya. Banyak nama dan institusi yang disebut dalam postingan tersebut, termasuk saya. Dan yang saya laporkan sekarang hanya yang berkaitan dengan pribadi saya saja," tambahnya.
Polisi pun membenarkan adanya laporan itu. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu menyebut laporan itu masih diproses.
"Laporan saudara Dodi masih dalam proses, dan kita akan kumpulkan bukti-bukti," katanya.
Polisi Panggil Epyardi
Setelah memproses laporan itu, Polda Sumatera Barat pun melayangkan surat pemanggilan Epyardi Asda. Epyardi akan diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Betul. Kita panggil beliau untuk datang Selasa depan," kata Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada wartawan, Sabtu (4/9).
Stefanus mengatakan pemanggilan Epyardi Asda merupakan upaya mediasi. Jika mediasi tak tercapai, kasus tersebut akan dilanjutkan.
Simak juga 'Saat Ketua DPRD Solok Angkat Bicara soal Ricuh Rapat-Anggota Nyaris Baku Hantam':
