Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Dodi Hendra melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke polisi. Dodi melaporkan Epyardi atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.
Kuasa hukum Epyardi Asda, Suharizal, menilai laporan Dodi tidak memenuhi delik pidana karena video yang diperkarakan disebar ke sebuah WhatsApp (WA). Meski demikian, Suharizal mengakui video dimaksud dibuat dan disebarkan oleh Epyardi.
"Dibuat dan diposting oleh Pak Bupati dengan sepengetahuan dan persetujuan semua peserta pertemuan," kata Suharizal kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).
Menurutnya, video itu merupakan video pertemuan pada 1 Juli 2021 di ruang Bupati Solok. Rapat konsultasi dimaksud dihadiri Sekda dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra.
Pertemuan dimaksud berawal dari mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok yang disampaikan 27 orang anggota DPRD. Hal ini, menurut mereka, karena banyak hal dan sudah dibicarakan dalam paripurna, sudah diproses di Baleg DPRD, serta ditembuskan ke Bupati Solok.
"Sejak penyampaian mosi ini, sering diadakan konsultasi anggota DPRD ke Bupati, termasuk saat video itu dibuat," kata Suharizal.
Rekaman itu kemudian diposting Epyardi sekitar 2 atau 3 Juli 2021 lalu. Suharizal menjelaskan video tersebut dibuat untuk membantah tudingan Epyardi mengintervensi salah satu partai di Solok.
"Semua peserta telah sepakat bersedia untuk direkam, mengetahui proses rekaman dimaksud, dan sepakat untuk akan menyebarkan rekaman tersebut dengan tujuan untuk mencari kebenaran bahwa Bupati Epyardi Asda tidak pernah mengintervensi salah satu partai politik di Kabupaten Solok. Bupati Epyardi Asda memposting video sebagai upaya mempertegas kembali bahwa tuduhan intervensi terhadap salah satu parpol di Kabupaten Solok adalah tuduhan yang salah," paparnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
