3 Alasan Pemerintah Percepat Sekolah Tatap Muka Terbatas

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 04 Sep 2021 21:47 WIB
Pemkab Ciamis mengizinkan digelarnya sekolah tatap muka secara terbatas. Sejumlah sekolah pun kini gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk para siswa.
Foto: Dadang Hermansyah/Detikcom
Jakarta -

Pemerintah mendorong penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk mengurangi risiko dampak sosial negatif berkepanjangan. Adapun dampak bukan hanya meliputi kualitas pendidikan, melainkan juga tumbuh kembang dan hak anak.

"Situasi penanganan pandemi terus menunjukkan tren perbaikan, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunda lagi untuk mempercepat pembukaan proses PTM terbatas di wilayah yang sudah menerapkan PPKM Level 1, 2, dan 3 secara bertahap, tentunya dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

Menurut Johnny, PTM terbatas perlu dipercepat karena pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berkepanjangan dapat berisiko negatif pada anak. Ia menyebut setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas.

Pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah. Dalam hal ini, PJJ yang tidak optimal membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar, terutama untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Selain itu, beberapa orang tua juga tidak dapat melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jarak jauh.

Kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ. Pasalnya, perbedaan akses, kualitas materi, sarana selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak yang memiliki keterbatasan secara sosio-ekonomi.

Ketiga, guna menghindari risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, risiko pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, serta kehamilan remaja. Selain itu, anak juga dapat merasa tertekan selama PJJ karena tidak bermain dan bertemu dengan kawan-kawannya dalam waktu lama.

Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat PTM terbatas, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga pengurus sekolah. Di samping itu, pemerintah juga menegaskan proses pembelajaran harus mengikuti peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai penerapan PPKM berdasarkan Asesmen Situasi COVID-19 (Level 4,3,2,1).

Terkait hal ini, pemerintah juga telah menerbitkan SKB 4 Menteri pada Maret 2021 untuk mengatur akselerasi PTM terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi secara lengkap bagi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

Di samping itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag juga mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan dua macam layanan pendidikan. Layanan tersebut yaitu, PTM terbatas dengan penerapan prokes dan pembelajaran jarak jauh.

Sementara soal vaksinasi, Jhonny menjelaskan vaksinasi peserta didik tidak menjadi persyaratan dalam PTM terbatas. Sekolah di wilayah PPKM Level 1, 2, 3 dan memiliki peserta didik yang belum mendapatkan giliran vaksinasi tetap dapat menyelenggarakan PTM terbatas. Namun, pelaksanaan PTM Terbatas harus mengikuti protokol kesehatan dan aturan lain sesuai daftar periksa di dalam SKB 4 Menteri.

"Dengan demikian, orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh," kata Jhonny.

(akd/ega)