Pemerintah Pastikan Pembayaran Insentif Nakes Cepat & Tepat Sasaran

Khoirul Anam - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 22:46 WIB
Sejumlah perawat beristirahat dengan mengenakan alat pelindung diri di Instalasi Gawat Darurat khusus penanganan COVID-19 di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (5/6/2020). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasi dana insentif dari APBN untuk tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanggulangan COVID-19 sebesar Rp1,9 triliun untuk pusat dan untuk daerah Rp3,7 triliun. ANTARA FOTO/FB Anggoro/pras.
Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan progres pembayaran insentif pada 2020 yang sempat tertunda terus diakeselerasi. Adapun, kata dia, pembayaran insentif saat ini sudah mencapai 99,3%.

"Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan nakes adalah prioritas, termasuk dalam hal memenuhi setiap hak dan insentif untuk nakes. Kami mengapresiasi seluruh nakes yang terlibat dan memastikan pembayaran insentif akan dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Diketahui, pembayaran insentif ini akan diberikan kepada seluruh nakes, mulai dari dokter, perawat, hingga relawan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

"Hingga saat ini, realisasi penyaluran insentif sudah mencapai Rp 7,42 triliun atau 81,8 persen dari total pagu sebesar Rp 9,078 triliun. Realisasi ini merupakan akumulasi dari pembayaran tunggakan 2020, insentif 2021, dan santunan kematian," ujar Johnny.

Ia menjelaskan, dari pagu anggaran insentif nakes 2021 sebesar Rp 7,42 triliun, sepanjang Januari-Juli 2021 telah disalurkan Rp 5,865 triliun atau mencapai 80%. Sementara itu, pembayaran santunan kematian mencapai Rp 93,6 miliar atau 55,1% dari total pagu Rp 170 miliar.

"Sementara itu, pembayaran insentif nakes tahun 2020 sebesar Rp 1,469 triliun atau setara 99,3% dari pagu tunggakan sebanyak Rp1,480 triliun," tambahnya.

Johnny menjelaskan, untuk tanggungan tunggakan 2020, sebagian kecil yang belum dibayarkan sekitar 0,6% karena keterlambatan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dalam memenuhi dokumen yang diminta BPKP untuk proses peninjauan.

Ia juga menegaskan pemerintah memastikan sistem pembayaran insentif nakes terus diperbaiki. Menurutnya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kemendagri akan terus mengawal bersama pelaksanaannya di daerah.

"Pada Senin, Mendagri bahkan sudah mengeluarkan surat teguran untuk 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif bagi nakes di daerahnya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memastikan proses pembayaran insentif bagi nakes dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran," katanya.

(ega/ega)