Peradi: Wadah Tunggal Advokat untuk Tingkatkan Kualitas Pengacara

Andi Saputra - detikNews
Sabtu, 04 Sep 2021 06:22 WIB
patung dewi keadilan, Dewi Themis yang menjadi simbol keadilan
Ilustrasi pengadilan (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dewan Penasihat Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rivai Kusumanegara menyatakan advokat butuh wadah tunggal guna meningkatkan kualitas pengacara. Wadah tunggal itu nantinya dibentuk berdasarkan kepemimpinan kolektif.

"Pentingnya wadah tunggal advokat guna menjamin kualitas, pembinaan dan pengawasan advokat dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan melindungi masyarakat pencari keadilan. Mengingat dengan menjamurnya organisasi advokat, memungkinkan oknum advokat berpindah-pindah guna menghindari sanksi etik serta terjadinya ketimpangan kualitas advokat," kata Rivai kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021).

Rivai berpandangan upaya penyatuan Peradi akan berhasil jika mempedomani prinsip-prinsip rekonsiliasi serta dengan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini adalah penguatan profesi advokat maupun kepentingan penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan. Solusinya adalah dengan menyatukan organisasi berdasarkan kepemimpinan kolektif.

"Syarat penyatuan dengan melarang pihak-pihak tertentu mencalonkan diri dalam Munas Bersama dirasa kurang tepat. Mengingat prinsip rekonsiliasi justru mendorong kebersamaan dan saling berperan untuk memastikan proses rekonsiliasi berjalan sesuai rencana," ucap Rivai.

Dengan mengutip pendapat Melor & Bretherton, Rivai menjelaskan terdapat tiga prinsip dalam rekonsiliasi. Yakni berdamai dengan masa lalu, mengambil tanggung jawab di masa sekarang, serta bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik.

"Saya berpandangan tokoh-tokoh senior harus bertanggungjawab dan ambil bagian dalam rekonsiliasi, bukan justru meninggalkan arena. Apalagi konflik enam tahun ini telah menimbulkan kerenggangan hingga ke daerah dan perlu proses untuk nge-blend kembali," ujar Rivai.

Rivai juga mengkhawatirkan jika larangan mencalonkan diri terjadi di tingkat pusat, maka akan menjadi preseden dalam Musda Bersama dan dapat menimbulkan riak tersendiri di daerah.

Untuk itu Rivai mengusulkan agar pimpinan Peradi dijabat secara kolektif sehingga diharapkan terdapat keterwakilan dari pihak-pihak berkonflik. Hasil Munas bersama untuk menentukan suara terbanyak sebagai Ketua Umum, kedua terbanyak sebagai Ketua I, ketiga terbanyak sebagai Ketua II dan begitu seterusnya.

"Model kepemimpinan kolektif diharapkan akan menjawab konflik selama ini baik karena kekecewaan terhadap Munas maupun perbedaan cara pandang yang sebenarnya dapat diuji dan diputuskan secara kolektif", tegas Rivai.

Jika usulan ini bisa diterima tokoh-tokoh senior Peradi, maka Rivai juga berharap peluang rekonsiliasi dibuka terhadap organisasi di luar Peradi.

"Agar wadah tunggal advokat sesuai amanah Undang-Undang Advokat dapat terwujud kembali," pungkas Rivai.

Sebagaimana diketahui, Peradi saat ini ada tiga kubu yakni yang dipimpin Otto Hasibuan, Juniver Girsang dan Luhut MP Pangaribuan. Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan mengusulkan adanya musyawarah nasional (Munas) bersama guna menyatukan tiga kubu Peradi.

"Peradi mengusulkan agar dilaksanakan Munas bersama," ucap Otto dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Kamis (19/8/2021).

(asp/isa)