Perseteruan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) memasuki babak baru. Moeldoko mengaku segera melaporkan tudingan ICW soal polemik 'promosi Ivermectin' dan ekspor beras ke kepolisian.
"Saya akan melanjutkan melaporkan kasus ini kepada kepolisian," ujar Moeldoko kepada wartawan, Selasa (31/8).
Langkah itu disebut Moeldoko akan dilakukan seiring dengan tidak adanya permintaan maaf dari pihak ICW, khususnya peneliti ICW Egi Primayogha. Moeldoko mengklaim telah tiga kali memberikan kesempatan kepada ICW untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Tapi ICW, menurut Moeldoko, tidak punya iktikad baik.
"Saya sudah memberikan kemudahan dan sabar. Saya beri kesempatan sampai tiga kali dan tidak ada iktikad baik untuk klarifikasi, untuk minta maaf," ucap Moeldoko.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum dari ICW M Isnur mengatakan Moeldoko sebagai KSP seharusnya bijak dalam menanggapi kritik. Isnur menyinggung posisi Moeldoko, yang merupakan salah satu pejabat teras di Istana Negara, seharusnya menanggapi kritik berdasarkan penelitian dengan argumentasi.
"Kami menyayangkan langkah itu. Sebab, hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi COVID-19," ucap Isnur.
"Tentu Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW," tambahnya.
Selain itu, Isnur mengatakan ICW telah menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak menyudutkan pihak mana pun, khususnya Moeldoko. Hal itu telah disampaikan melalui jawaban somasi kepada Moeldoko.
"ICW sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak tertentu mana pun, terlebih Moeldoko, mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin. Hal itu telah pula kami sampaikan dalam tiga surat jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan," kata Isnur.
"Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis' selalu menggunakan kata 'indikasi' dan 'dugaan'. Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal/individu," sambungnya.
Lihat Video: Begini Respons Kuasa Hukum ICW soal Rencana Moeldoko Lapor Polisi
